Gugat Uji Materi ke MK: Tiga Warga Menyoroti Ambiguitas Aturan Pensiun Presiden dan Wapres
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Langkah hukum ini diambil setelah para pemohon menilai adanya kekosongan hukum yang dapat memicu ketidakpastian konstitusional terkait status pemberhentian kepala negara dan wakil kepala negara.
- Inti permasalahan terletak pada rumusan pasal tersebut yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun.
- Namun, bagian penjelasan pasal menyebutkan bahwa setiap pemberhentian dianggap 'dengan hormat' kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara tegas menyatakan sebaliknya.
Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar resmi mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap aturan hak pensiun bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden. Permohonan ini menargetkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan dan Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden, yang terdaftar dengan nomor registrasi 428/PUU-XXIV/2026 pada Senin, 16 November 2026. Langkah hukum ini diambil setelah para pemohon menilai adanya kekosongan hukum yang dapat memicu ketidakpastian konstitusional terkait status pemberhentian kepala negara dan wakil kepala negara.
Inti permasalahan terletak pada rumusan pasal tersebut yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun. Namun, bagian penjelasan pasal menyebutkan bahwa setiap pemberhentian dianggap 'dengan hormat' kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara tegas menyatakan sebaliknya. Para pemohon argues bahwa norma ini tidak memberikan klasifikasi syarat atau kualifikasi yang jelas mengenai kapan seseorang dapat diberhentikan 'tidak dengan hormat'. Alih-alih memberikan parameter objektif, aturan ini justru mengembalikan penafsiran kepada diskresi politik MPR, sehingga menciptakan ruang tafsir yang luas dan berpotensi inkonsisten.
Diskresi Politik MPR dan Kekosongan Hukum
Para pemohon menilai bahwa ketiadaan norma yang mengatur kualifikasi, parameter, dan syarat objektif mengenai pemberhentian tidak dengan hormat merupakan cacat hukum yang serius. Mereka berargumen bahwa mendelegasikan sepenuhnya penentuan tersebut kepada diskresi politik MPR secara langsung melahirkan kekosongan hukum. Kondisi ini dianggap memicu ketidakpastian konstitusional akut karena tidak ada acuan yuridis yang baku untuk membedakan antara pemberhentian wajar dan pemberhentian karena kesalahan berat atau impeachment. Tanpa parameter yang jelas, proses ketatanegaraan terkait pemberhentian pemimpin berpotensi menjadi politis dan subjektif semata.
Konteks Wacana Pemakzulan dan Dampak Konstitusional
Dalam berkas permohonan, para pemohon menyinggung dinamika ketatanegaraan terkini, termasuk wacana pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden yang sempat bergulir di DPR. Meskipun Gibran belakangan menyatakan berhenti sehingga proses di parlemen tidak dilanjutkan, kasus ini menjadi pemicu pertanyaan fundamental bagi para pemohon. Mereka mempertanyakan: jika skenario pemberhentian tersebut benar-benar dieksekusi, kategori pemberhentian apa yang akan disematkan? Apakah ia dikategorikan sebagai pemberhentian 'dengan hormat' atau 'tidak dengan hormat'? Jika diputus dengan hormat, instrumen dan alat ukur objektifnya apa? Sebaliknya, jika diputus tidak dengan hormat, parameter yuridis apa yang melandasinya? Pertanyaan ini menegaskan urgensi perluasan norma hukum untuk menutup celah tafsir yang berpotensi merugikan hak-hak konstitusional dan prinsip kepastian hukum.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Yusril Ihza Mahendra: Penentuan Dua Calon Wapres Sepenuhnya Kewenangan Presiden

BGN Perketat Imbauan: Waspada Modus Penipuan Verifikasi Dapur MBG yang Kerugian Capai Ratusan Juta

Bappenas Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Wujudkan Target Kontribusi Kemaritiman 15 Persen pada 2045
