Bappenas Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Wujudkan Target Kontribusi Kemaritiman 15 Persen pada 2045
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan pentingnya integrasi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan ekonomi biru.
- Pernyataan tersebut disampaikannya dalam pembukaan National SDGs 14 Summit 2026 Life Below Water di Jakarta.
- Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Climateworks Centre dan Lembaga Riset Internasional Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan ( i-MAR ) IPB University .
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan pentingnya integrasi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan ekonomi biru. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan transformasi sektor kelautan memberikan dampak nyata bagi nelayan kecil, pembudidaya, dan pelaku usaha lokal, sekaligus mewujudkan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 14.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam pembukaan National SDGs 14 Summit 2026 Life Below Water di Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Climateworks Centre dan Lembaga Riset Internasional Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan (i-MAR) IPB University. Febrian menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor bukan sekadar wacana, melainkan prasyarat mutlak agar fondasi kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Peta Jalan Ekonomi Biru dapat tercapai, dengan target kontribusi kemaritiman hingga 15 persen pada tahun 2045.
Enam Arah Aksi Strategis dan Penguatan Jejaring Kelembagaan
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menyiapkan enam arah aksi strategis SDGs 14 menuju 2030. Fokus utama meliputi sinergi pembangunan wilayah pesisir dan laut, konservasi inklusif dengan pembiayaan inovatif, pengendalian pencemaran terintegrasi hulu-hilir, serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya. Selain itu, penguatan investasi biru dan adaptasi perubahan iklim yang melibatkan sektor swasta, serta integrasi data dan sains, menjadi pilar penting. Febrian juga menyambut baik pengembangan jejaring kelembagaan Core Network System (CNS) yang berfungsi sebagai wadah kolaborasi, bukan birokrasi baru, yang menghubungkan berbagai institusi terkait kelautan melalui proyek percontohan di lokasi prioritas.
Apresiasi PBB dan Tantangan Pendanaan Karbon Biru
Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam meningkatkan kawasan konservasi laut hingga sekitar 30 juta hektare pada 2024, setara hampir 10 persen perairan Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan utama bukan hanya meluasnya kawasan, tetapi memastikan efektivitas, keadilan, dan keselarasan dengan mata pencaharian masyarakat. Sementara itu, Etwin Sabarini dari Climateworks Centre menyoroti tantangan biaya awal tinggi dan ketidakpastian harga karbon pada proyek karbon biru, sehingga diperlukan skema pendanaan fleksibel. Diskusi dalam summit ini juga membahas praktik baik seperti program Apartemen Ikan di Sulawesi Selatan yang menghemat BBM nelayan hingga 40 persen, serta peran Indonesia Coral Reef Bond dan peluang kredit biodiversitas untuk mendukung keberlanjutan ekonomi biru.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

BGN Perketat Imbauan: Waspada Modus Penipuan Verifikasi Dapur MBG yang Kerugian Capai Ratusan Juta

Rupiah Tembus Rp18.256, Analis: Sentimen Pasar Membaik Jelang RDG BI

Gerindra Papua Barat Dukung Dasco Jadi Cawapres: Mampu Komunikasi Lintas Partai
