Wali Kota Bekasi TAT Absen dari Pemeriksaan Kejagung, Kasus Korupsi Migas Kerugian Rp2 Triliun
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

- Ketidakhadiran ini terjadi di tengah proses hukum yang sedang berjalan terkait kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp2 triliun .
- Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna , menjelaskan bahwa pihak wali kota telah mengirimkan surat permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan ke pekan depan.
- "Ada surat minta di-reschedule pemanggilan pekan depan," ujar Anang di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta.
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengonfirmasi bahwa Wali Kota Bekasi TAT tidak menghadiri jadwal pemeriksaan sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi pada Selasa (2/10/2026). Ketidakhadiran ini terjadi di tengah proses hukum yang sedang berjalan terkait kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp2 triliun.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa pihak wali kota telah mengirimkan surat permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan ke pekan depan. "Ada surat minta di-reschedule pemanggilan pekan depan," ujar Anang di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta. Sejatinya, TAT dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pukul 10.00 WIB untuk memberikan keterangan terkait peran dan pengetahuannya dalam perkara tersebut.
Indikasi Pelanggaran Mekanisme Perizinan dan Tata Kelola
Menurut penjelasan Anang, konstruksi perkara ini bermula dari kerja sama pengelolaan sumur minyak di wilayah Kota Bekasi antara PT Migas Bumi Kota Bekasi (Perseroda) dan PT Pertamina EP. Penyidik menduga terdapat penyimpangan serius dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, di mana mekanisme perizinan yang seharusnya dipatuhi justru diabaikan. "Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan," tegas Anang.
- Pembentukan perusahaan dan pelaksanaan KSO diduga tidak melalui persetujuan DPRD.
- Mekanisme perizinan yang berlaku dilanggar secara sistematis.
- Izin dari Kementerian ESDM diabaikan dalam proses operasional.
Estimasi Kerugian Finansial dan Dampak bagi Pihak Terlibat
Akibat dari penyimpangan tata kelola tersebut, penyidik memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp2 triliun. Anang menambahkan bahwa dampak finansial ini tidak hanya membebani anggaran perusahaan daerah (perusda), tetapi juga dialami oleh mitra kerja, yaitu PT Pertamina. "Uang itu yang rugi tidak hanya perusda yang membebani anggaran, tetapi juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian," katanya. Saat ini, tim penyidik Jampidsus masih terus mendalami perkara dengan mengumpulkan alat bukti serta memeriksa pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama tersebut untuk mengungkap seluruh alur penyimpangan.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

RSUD Blora Proyeksikan Pendapatan Tembus Rp128 Miliar, Lampaui Target Anggaran 2026

DPR Dorong Paradigma Baru: RUU Adminduk Ubah Layanan Publik Jadi Proaktif Berbasis NIK Tunggal

KKP Wajibkan Dapur MBG Sajikan Ikan Dua Kali Sepekan, Tekankan Standar Suhu 4,4 Derajat Celsius
