DPR Dorong Paradigma Baru: RUU Adminduk Ubah Layanan Publik Jadi Proaktif Berbasis NIK Tunggal

- Melalui regulasi baru ini, pemerintah diarahkan untuk tidak lagi sekadar menunggu masyarakat mengurus dokumen, melainkan proaktif memastikan setiap warga negara memperoleh hak administrasi kependukukannya.
- Perubahan orientasi ini menjadi salah satu pilar utama dalam penyusunan RUU Adminduk yang saat ini tengah dibahas.
- Khozin menjelaskan bahwa pendekatan stelsel aktif ini menuntut pemerintah untuk lebih responsif dalam menyelenggarakan pelayanan.
Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan merupakan momentum krusial untuk mengubah paradigma pelayanan publik dari pasif menjadi aktif. Melalui regulasi baru ini, pemerintah diarahkan untuk tidak lagi sekadar menunggu masyarakat mengurus dokumen, melainkan proaktif memastikan setiap warga negara memperoleh hak administrasi kependukukannya. Perubahan orientasi ini menjadi salah satu pilar utama dalam penyusunan RUU Adminduk yang saat ini tengah dibahas.
Khozin menjelaskan bahwa pendekatan stelsel aktif ini menuntut pemerintah untuk lebih responsif dalam menyelenggarakan pelayanan. "Perubahan paradigma tersebut menjadi salah satu arah penting dalam penyusunan RUU Adminduk. Melalui pendekatan stelsel aktif, pemerintah didorong untuk lebih proaktif dalam menyelenggarakan pelayanan adminduk," ujar Khozin dalam keterangan di Jakarta, Selasa. Langkah ini bertujuan untuk menghapus birokrasi yang memberatkan warga negara.
Integrasi Data dan NIK Sebagai Nomor Identitas Tunggal
Untuk mewujudkan layanan yang lebih sederhana, Khozin menekankan pentingnya integrasi data kependudukan antarlembaga. RUU Adminduk memproyeksikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi nomor identitas tunggal untuk seluruh layanan publik. Dengan sistem ini, masyarakat diharapkan tidak lagi terjebak dalam kerumitan penggunaan beragam nomor identitas dan dokumen yang berbeda-beda. "Integrasi data harus membuat pelayanan lebih sederhana. Jangan sampai warga harus berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara," tegasnya.
Digitalisasi Berjalan Beriringan dengan Penguatan Perlindungan Data
Transformasi pelayanan berbasis digital juga harus diimbangi dengan penguatan perlindungan data kependudukan. Oleh karena itu, RUU ini mengatur materi terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD), mekanisme pengawasan, pengaduan masyarakat, serta sanksi bagi pelanggar. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut membahas RUU ini sejak Senin (16/11) menekankan pentingnya percepatan proses tanpa mengabaikan kehati-hatian. Menurutnya, penguatan adminduk ini akan menjadi fondasi bagi pengembangan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) dan implementasi Satu Data Indonesia, sehingga administrasi kependudukan tidak hanya sekadar pencatatan, tetapi menjadi hak dasar warga negara.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

KKP Wajibkan Dapur MBG Sajikan Ikan Dua Kali Sepekan, Tekankan Standar Suhu 4,4 Derajat Celsius

Komaruddin Hidayat Tegaskan Gibran Wajib Serahkan Pertanggungjawaban Politik Setelah Mundur

Dampak Nyata Pendidikan Vokasi: Freeport Indonesia Raih Penghargaan ESDM atas Pemberdayaan Generasi Muda Papua
