Komaruddin Hidayat Tegaskan Gibran Wajib Serahkan Pertanggungjawaban Politik Setelah Mundur

- Komaruddin menegaskan bahwa jabatan wakil presiden bukanlah hak milik pribadi yang bisa ditinggalkan seenaknya, melainkan tanggung jawab sosial dan politik yang diraih melalui proses pemilu dengan biaya besar.
- Dalam pernyataan tertulisnya, Komaruddin menggarisbawahi bahwa proses pengunduran diri ini terjadi di tengah keraguan publik mengenai penyelesaian kasus hukum yang melekat pada figur presiden junior tersebut.
- "DPR/MPR mesti meminta pertanggungjawaban Gibran atas permohonan pengunduran dirinya.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyatakan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar keputusan pribadi, melainkan sebuah amanat politik yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Komaruddin menegaskan bahwa jabatan wakil presiden bukanlah hak milik pribadi yang bisa ditinggalkan seenaknya, melainkan tanggung jawab sosial dan politik yang diraih melalui proses pemilu dengan biaya besar. Oleh karena itu, ia meminta lembaga legislatif untuk meminta pertanggungjawaban resmi atas keputusan pengunduran diri tersebut agar tidak terkesan Gibran dapat 'cuci tangan' dari implikasi hukum maupun etika yang mungkin menyertainya.
Dalam pernyataan tertulisnya, Komaruddin menggarisbawahi bahwa proses pengunduran diri ini terjadi di tengah keraguan publik mengenai penyelesaian kasus hukum yang melekat pada figur presiden junior tersebut. "DPR/MPR mesti meminta pertanggungjawaban Gibran atas permohonan pengunduran dirinya. Jika dia mundur karena pelanggaran etika dan hukum, maka dia tidak bisa seenaknya mengelak, cuci tangan, tanpa pertanggungjawaban politik dan mengelak dari sanksi hukum akibat perbuatannya," tegas Komaruddin. Ia menambahkan bahwa jika jabatan tersebut dipandang murni sebagai hak, mundur bisa dianggap terhormat, namun karena itu adalah amanat, pengunduran diri tanpa penjelasan mendalam dianggap tidak etis.
Dasar Hukum dan Syarat Pemakzulan
Menurut Komaruddin, isu ini bukan lagi sekadar urusan privasi Gibran, melainkan penegakan tata kelola negara. Ia merujuk pada pandangan pakar hukum Prof. Jimly Asshiddiqie yang menyebut bahwa terdapat dua syarat utama untuk memakzulkan seorang wakil presiden, yaitu putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Komaruddin menilai, selama syarat-syarat tersebut belum sepenuhnya tuntas atau menjadi bahan pertanggungjawaban, Gibran tidak dapat membebaskan diri dari pertanyaan publik. Ia juga mengkritisi potensi penyalahgunaan jabatan, dengan peringatan keras bahwa kursi Wapres tidak boleh diubah menjadi "panggung mainan" atau sekadar tempat magang latihan berpolitik yang membebani pajak rakyat.
Pembedaan Historis dengan Era Soeharto dan Hatta
Komaruddin juga memberikan konteks historis untuk membedakan kasus ini dari pengunduran diri pemimpin sebelumnya. "Gibran mundur bukan secara sukarela, tetapi mundur karena keterdesakan publik atas cacat moral dan hukum yang melekat pada dirinya," ujarnya. Penganalisis ini menyoroti bahwa pengunduran diri Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Mohammad Hatta pada masa lalu tidak didahului oleh kasus pelanggaran etika atau hukum yang serius. Dengan demikian, narasi pengunduran diri Gibran yang dianggap 'sukarela' di tengah kontroversi dinilai oleh Komaruddin sebagai bentuk penolakan terhadap tanggung jawab publik, yang justru dapat mencederai integritas institusi kepresidenan di mata masyarakat.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

Dampak Nyata Pendidikan Vokasi: Freeport Indonesia Raih Penghargaan ESDM atas Pemberdayaan Generasi Muda Papua

Api Melahap Gang Mandor Ramin di Kembangan, 14 Unit Armada Dikerahkan untuk Padamkan Api

ASEAN Dorong Transaksi Lintas Batas dengan Mata Uang Lokal, Target Implementasi 2027
