Sidang Etik Akhiri Karier EHS, Komisi KKEP Vonis PTDH Terkait Penyadapan Ilegal
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah mengakhiri masa bakti **perwira tinggi Polri berinisial EHS** sebagai anggota kepolisian aktif melalui sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
- Keputusan ini diambil setelah EHS terbukti melakukan pemufakatan dalam akses ilegal berupa penyadapan dengan memanfaatkan perangkat teknologi milik institusi secara tidak profesional.
- Menurut Anam, proses persidangan berlangsung komprehensif dengan kehadiran sejumlah saksi yang menguraikan alur kewenangan dan rangkaian fakta peristiwa.
Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah mengakhiri masa bakti **perwira tinggi Polri berinisial EHS** sebagai anggota kepolisian aktif melalui sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Keputusan ini diambil setelah EHS terbukti melakukan pemufakatan dalam akses ilegal berupa penyadapan dengan memanfaatkan perangkat teknologi milik institusi secara tidak profesional. Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, mengungkapkan bahwa EHS menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf di tengah prosesi sidang di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta, Selasa.
Menurut Anam, proses persidangan berlangsung komprehensif dengan kehadiran sejumlah saksi yang menguraikan alur kewenangan dan rangkaian fakta peristiwa. Anam menekankan bahwa keterangan para saksi berhasil menjelaskan kerangka kejadian dengan jelas, didukung oleh sesi pembelaan dan penuntutan yang berlangsung cukup panjang. Meskipun EHS menyatakan sikap banding, pengakuan penyesalan menjadi catatan penting dalam narasi persidangan etik tersebut.
Vonis Pelanggaran Prosedur dan Pemufakatan Akses Ilegal
Majelis KKEP menyatakan EHS melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta beberapa ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi. Tindakan EHS dikategorikan sebagai perbuatan tercela karena menggunakan akses teknologi negara untuk kepentingan ilegal di luar prosedur yang berlaku. Sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela tersebut menjadi preseden bahwa penggunaan wewenang teknologi kepolisian harus dipertanggungjawabkan secara ketat.
Konteks Kasus Penyadapan dan Sanksi terhadap 4 Perwira
Kasus ini merupakan bagian dari investigasi Bareskrim Polri yang menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Selain EHS, sanksi PTDH juga telah dijatuhkan kepada tersangka lain, AS, dalam sidang terpisah pada 10 November.
- Penghapusan data elektronik yang terdeteksi oleh penyidik.
- Akses ilegal terhadap sistem pengawasan internal.
- Penyadapan di luar koridor hukum yang berlaku.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Sumsel Tegakkan Status Siaga Karhutla hingga Akhir 2026, BPBD Evaluasi Inovasi Antichamas

Kompolnas Beberkan Penyesalan Irjen Eko Hadi Soal Penyadapan Ilegal Presiden, Sanksi PTDH Tetap Ditetapkan

Inspirasi Seoullo 7017: Pelajaran Revitalisasi Infrastruktur untuk Pejalan Kaki Jakarta
