LPSK Perluas Jangkauan Perlindungan: 15.534 Permohonan Diproses, Restitusi Capai Rp10,31 Triliun
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat lonjakan signifikan dalam penanganan kasus dengan menerima 15.534 permohonan perlindungan hingga 31 Oktober 2026.
- Peningkatan ini sejalan dengan penguatan kewenangan lembaga melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSdK).
- Ketua LPSK, Achmadi , menegaskan bahwa ekspansi layanan ini merupakan respons langsung terhadap kompleksitas tindak pidana yang semakin meningkat di Indonesia.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat lonjakan signifikan dalam penanganan kasus dengan menerima 15.534 permohonan perlindungan hingga 31 Oktober 2026. Peningkatan ini sejalan dengan penguatan kewenangan lembaga melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSdK). Ketua LPSK, Achmadi, menegaskan bahwa ekspansi layanan ini merupakan respons langsung terhadap kompleksitas tindak pidana yang semakin meningkat di Indonesia.
Dominasi perkara penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) menjadi sorotan utama dalam data permohonan tersebut. Sebanyak 10.867 permohonan berkaitan dengan tindak pidana asal berupa penipuan, penggelapan, perbankan, serta perasuransian. Selain itu, terdapat 1.180 permohonan terkait ancaman khusus yang membahayakan jiwa, serta penanganan khusus bagi korban kekerasan seksual (TPKS) yang mencakup 1.404 anak dan 326 dewasa.
Digitalisasi Layanan dan Profil Kelompok Rentan
Untuk mengakomodasi volume permohonan yang tinggi, LPSK mengakselerasi transformasi digital melalui aplikasi SIMPUSAKA LPSK yang telah menerima 7.269 permohonan. Kanal WhatsApp menyumbang 2.000 permohonan, disusul surat elektronik (241), dan layanan non-elektronik (5.806). Achmadi menyatakan, "Ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan LPSK dalam rangka ini selaras dengan kebutuhan masyarakat." Dari sisi demografi, layanan ini menjangkau kelompok rentan secara masif, meliputi:
- 7.765 perempuan (hampir 50% dari total pemohon),
- 1.760 anak (11,33%),
- 1.575 lansia (10%), mayoritas korban pelanggaran HAM berat (PHB), dan
- 88 penyandang disabilitas (0,57%).
Menurut Achmadi, keberadaan pemohon dari pihak keluarga (490 orang) menegaskan bahwa dampak tindak pidana dirasakan oleh lingkaran sosial korban, sehingga pemenuhan hak keluarga menjadi prioritas baru.
Pemulihan Finansial dan Reformasi Kelembagaan
Di aspek pemulihan finansial, LPSK telah melakukan penilaian restitusi senilai Rp10,31 triliun. Hingga Oktober 2026, pembayaran yang diterima dari pelaku mencapai Rp229,87 miliar, dipadukan dengan putusan hakim senilai Rp16,63 miliar. LPSK juga menyalurkan Dana Bantuan Korban (DBK) TPKS sebesar Rp260,9 juta dan dijadwalkan membayar kompensasi korban terorisme masa lalu senilai Rp9,9 miliar pada akhir November 2026. Secara kelembagaan, LPSK mencatat realisasi anggaran sebesar Rp167,53 miliar (71,5% dari pagu) dan meningkatkan nilai reformasi birokrasi menjadi 82,4 (kategori A) pada 2025, serta menyiapkan Grand Design Innovative Financing untuk mewujudkan dana abadi korban.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Sumsel Tegakkan Status Siaga Karhutla hingga Akhir 2026, BPBD Evaluasi Inovasi Antichamas

Kompolnas Beberkan Penyesalan Irjen Eko Hadi Soal Penyadapan Ilegal Presiden, Sanksi PTDH Tetap Ditetapkan

Inspirasi Seoullo 7017: Pelajaran Revitalisasi Infrastruktur untuk Pejalan Kaki Jakarta
