Kompolnas Beberkan Penyesalan Irjen Eko Hadi Soal Penyadapan Ilegal Presiden, Sanksi PTDH Tetap Ditetapkan
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Irjen Eko Hadi Santoso menyatakan penyesalan dan permintaan maaf dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto .
- Fakta ini diungkap oleh Komisioner Kompolnas Choirul Anam dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (17/11).
- Pernyataan tersebut muncul pasca Eko Hadi mengajukan banding terhadap putusan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang dijatuhkan kepadanya.
Irjen Eko Hadi Santoso menyatakan penyesalan dan permintaan maaf dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Fakta ini diungkap oleh Komisioner Kompolnas Choirul Anam dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (17/11). Pernyataan tersebut muncul pasca Eko Hadi mengajukan banding terhadap putusan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang dijatuhkan kepadanya.
Choirul Anam menegaskan bahwa meskipun terduga pelanggar telah menempuh jalur hukum dengan mengajukan banding, ada ungkapan penyesalan yang disampaikannya secara langsung. "Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf," ujarnya. Pernyataan ini menjadi sorotan dalam proses etik tersebut, menandakan adanya pengakuan moral meskipun secara formal ia masih membantah atau membanding putusan tersebut.
Proses Sidang dan Saksi Meringankan
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa dalam persidangan tersebut, Eko Hadi juga mengajukan saksi meringankan untuk diperiksa oleh majelis. "Terhadap terduga pelanggar EHS dihadirkan sebanyak sembilan saksi. Salah satu saksi atas izin Ketua Komisi dan permintaan terduga pelanggar, yaitu saksi yang meringankan atas nama Saudari DR," jelasnya. Kehadiran sembilan saksi ini menandakan proses pemeriksaan yang cukup mendalam dalam menilai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jenderal polisi ini.
Pelanggaran Teknologi dan Sanksi Etika
Berdasarkan hasil persidangan, Majelis Sidang KKEP menilai Eko Hadi terbukti melakukan pemufakatan kegiatan ilegal akses atau penyadapan. Tindakan tersebut menggunakan akses dan alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan prosedural. Atas perbuatannya, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH serta sanksi etika yang menyatakan perbuatannya tercela. Sidang dipimpin oleh mantan Irjen Kemenkum, Komjen Hendro Pandowo, sebagai Ketua, dengan Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua. Tiga anggota lainnya terdiri dari Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi, yang memastikan sidang berjalan sesuai standar etik Polri.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Sumsel Tegakkan Status Siaga Karhutla hingga Akhir 2026, BPBD Evaluasi Inovasi Antichamas

Inspirasi Seoullo 7017: Pelajaran Revitalisasi Infrastruktur untuk Pejalan Kaki Jakarta

Sidang Etik Akhiri Karier EHS, Komisi KKEP Vonis PTDH Terkait Penyadapan Ilegal
