DPD RI Klarifikasi Batas Kewenangan: Sultan Najamudin Tegas Lembaga Tak Bisa Usung Cawapres
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- "Jelas bahwa posisi konstitusi kita mengatakan bahwa DPD itu bukan partai politik.
- Jadi, karena DPD bukan partai politik, dia tidak bisa mengusung atau mencalonkan," ujar Sultan.
- Namun, ia menilai ekspresi dukungan tersebut bersifat personal dan wajar mengingat kedekatan hubungan antarpimpinan parlemen.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menegaskan secara konstitusional bahwa lembaganya tidak memiliki kewenangan untuk mengusung atau mencalonkan nama calon wakil presiden (cawapres). Penegasan ini disampaikan Sultan di kompleks parlemen, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026), sebagai respons atas dinamika politik terkini terkait pengisian kursi wakil presiden yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatannya.
"Jelas bahwa posisi konstitusi kita mengatakan bahwa DPD itu bukan partai politik. DPD itu wakil daerah. Jadi, karena DPD bukan partai politik, dia tidak bisa mengusung atau mencalonkan," ujar Sultan. Ia menjelaskan bahwa mekanisme pengusulan nama cawapres bukanlah bagian dari kewenangan konstitusional DPD, melainkan hak prerogatif dan mekanisme yang diatur bagi partai politik atau koalisi pendukung pemerintah.
Menjaga Batas antara Dukungan Personal dan Kewenangan Lembaga
Kendati demikian, Sultan tidak menampik adanya sejumlah anggota DPD yang secara terbuka menyampaikan dukungan kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, untuk menjadi calon presiden. Namun, ia menilai ekspresi dukungan tersebut bersifat personal dan wajar mengingat kedekatan hubungan antarpimpinan parlemen. "Kemarin memang ada beberapa anggota DPD yang memberikan dukungan karena memang saya tidak bisa hindari bahwa hari-hari kita kan di sini, teman-teman kenal baik, kemudian bersahabat dengan Pak Dasco yang beliau juga sangat pro daerah juga," ucapnya. Sultan menekankan pentingnya memisahkan sikap personal anggota dengan posisi resmi lembaga agar tidak terjadi kebingungan publik mengenai peran konstitusional DPD.
Komitmen DPD dalam Transisi Jabatan dan Aspirasi Daerah
Dalam pertemuan rutinnya dengan Dasco pada Selasa siang, keduanya membahas berbagai isu strategis mulai dari persoalan kelembagaan hingga kepentingan daerah. Sultan menegaskan bahwa fokus utama DPD saat ini adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah agar dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan negara. Sebelumnya, pada Jumat (13/11), Sultan telah memastikan bahwa DPD akan mendukung siapa pun cawapres yang dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Gibran. "Sekali lagi, jangan dipelintir, siapa pun nama, kapan pun yang diusulkan Bapak Presiden Prabowo, DPD siap untuk mensukseskan dan mendukung," tegas Sultan, menandakan posisi netral dan kooperatif DPD dalam proses transisi kepemimpinan nasional ini.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Bappenas Tekankan Penyelarasan RPJMN 2025-2029 dengan Strategi Global Gateway Uni Eropa

Komnas HAM Dorong Revisi UU HAM untuk Jaminan Hak Lansia di Era Populasi Menua

MagangHub Diklaim Jadi Senjata Strategis Pemerintah Cegah Fenomena 'Kabur Aja Dulu'
