Menaker Yassierli Bantah Isu Penunjukan Lembaga Pengelola Pesangon, Tekankan Proses Regulasi yang Panjang
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Yassierli , Menteri Ketenagakerjaan, secara tegas membantah spekulasi bahwa pemerintah telah menunjuk lembaga tertentu untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) .
- Menurutnya, proses penetapan tersebut masih sangat panjang karena membutuhkan penyusunan peraturan turunan yang melibatkan koordinasi lintas instansi.
- Penegasan ini disampaikan Yassierli di Gedung Vokasi Kemnaker , Jakarta Selatan, sebagai klarifikasi resmi terhadap isu yang beredar mengenai mekanisme penyetoran dana pesangon tersebut.
Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan, secara tegas membantah spekulasi bahwa pemerintah telah menunjuk lembaga tertentu untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP). Menurutnya, proses penetapan tersebut masih sangat panjang karena membutuhkan penyusunan peraturan turunan yang melibatkan koordinasi lintas instansi. Penegasan ini disampaikan Yassierli di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, sebagai klarifikasi resmi terhadap isu yang beredar mengenai mekanisme penyetoran dana pesangon tersebut.
Kewajiban pengusaha untuk menyediakan DCP merupakan mandat langsung dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Yassierli menekankan bahwa saat ini belum ada keputusan final terkait lembaga pengelola, sehingga publik diminta menunggu hingga aturan turunannya rampung. "Saya sampaikan tidak benar ya bahwa terkait dengan informasi harus disetor ke mana. Peraturan turunannya sedang disiapkan, jadi tunggu saja," tegasnya, menutup ruang spekulasi tentang penunjukan lembaga yang belum terkonfirmasi secara resmi.
Melibatkan Asosiasi Pengusaha dan DPR dalam Konsultasi Regulasi
Penyusunan aturan teknis ini tidak dilakukan secara sepihak oleh kementerian. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah akan menampung saran dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kadin Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan akan berkoordinasi dengan DPR serta Presiden Prabowo Subianto dan kementerian koordinator terkait. Pendekatan kolaboratif iniๆจๅจ memastikan bahwa mekanisme yang dihasilkan dapat diterima oleh dunia usaha sekaligus efektif bagi para pekerja.
Keseimbangan Kewajiban: Kepastian Hak Buruh Tanpa Beban Berlebih bagi Usaha
Dalam merumuskan besaran setoran dan mekanisme pengelolaannya, pemerintah mengedepankan prinsip keseimbangan agar tidak memberatkan perusahaan, terutama pada tahap transisi. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah memberikan kepastian hukum bagi buruh yang terkena PHK, di mana dana cadangan tersebut dialokasikan khusus untuk pembayaran hak pesangon. Berdasarkan Pasal 253 UU No. 27 Tahun 2026, terdapat beberapa poin krusial yang mengatur:
- Pengusaha wajib menyediakan DCP sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK.
- Dana ini bertujuan menjamin hak pekerja yang di-PHK dengan alasan selain usia pensiun dan belum masuk program pensiun.
- Pengelolaan DCP dilakukan oleh lembaga pemerintah.
- Usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon.
- Ketentuan lebih lanjut menunggu penerbitan peraturan turunan yang sedang digodok.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Pemprov Banten Tegaskan Komitmen: Nol Izin Tambang Emas di TN Ujung Kulon

13.417 UMKM di Aceh Timur Terima Banpres Rp3 Juta untuk Pemulihan Pasca-Banjir

HIMNI Nilai Langkah RI Perkuat Kerja Sama Nuklir dengan Rusia Strategis untuk Target PLTN 2060
