Komnas HAM Dorong Revisi UU HAM untuk Jaminan Hak Lansia di Era Populasi Menua
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara tegas mendorong penguatan pengaturan hak lanjut usia (lansia) melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) .
- Inisiatif ini bertujuan mempertegas kewajiban negara dalam memenuhi dan melindungi hak-hak lansia secara komprehensif, bukan sekadar sebagai objek bantuan sosial.
- Pernyataan ini disampaikan dalam Diskusi Publik dan Peluncuran Baseline Study Tinjauan Kebijakan Hak Asasi Manusia bagi Lanjut Usia di Jakarta, Selasa.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara tegas mendorong penguatan pengaturan hak lanjut usia (lansia) melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Langkah strategis ini diambil untuk memperluas perlindungan hukum bagi kelompok rentan, seiring dengan pergeseran struktur demografi Indonesia yang bergerak menuju masyarakat dengan populasi menua atau ageing population. Inisiatif ini bertujuan mempertegas kewajiban negara dalam memenuhi dan melindungi hak-hak lansia secara komprehensif, bukan sekadar sebagai objek bantuan sosial.
Atnike Nova Sigiro, Koordinator Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, menyatakan bahwa revisi UU HAM merupakan momentum krusial untuk mengakui lansia sebagai kelompok yang memiliki kebutuhan dan karakteristik khusus. Pernyataan ini disampaikan dalam Diskusi Publik dan Peluncuran Baseline Study Tinjauan Kebijakan Hak Asasi Manusia bagi Lanjut Usia di Jakarta, Selasa. Menurutnya, tanpa kerangka regulasi yang kuat, perlindungan hak-hak dasar lansia akan tetap rapuh di tengah dinamika sosial yang berubah.
Desakan Legislasi dan Tantangan Demografis
Desakan untuk memperkuat regulasi ini sejalan dengan pandangan Rieke Dyah Pitaloka, Anggota Komisi XIII DPR RI, yang menilai bahwa peraturan perundang-undangan saat ini belum cukup memberikan perlindungan yang memadai bagi lansia. Rieke menekankan bahwa perlindungan lansia adalah bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui kebijakan konkret, bukan hanya melalui program bantuan sosial. Urgensi revisi semakin terasa dengan data proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 yang menunjukkan lonjakan signifikan populasi lanjut usia:
- Proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas diproyeksikan meningkat dari 9,93 persen (sekitar 26,78 juta jiwa) pada tahun 2020.
- Angka tersebut diperkirakan akan melampaui 20 persen pada tahun 2050.
Perubahan demografi ini membawa dampak luas pada akses pekerjaan, layanan publik, kesejahteraan sosial, serta perlindungan dari penelantaran dan diskriminasi. Oleh karena itu, Rieke menekankan pentingnya memastikan hasil kajian Komnas HAM tidak berhenti sebagai dokumen akademis, melainkan ditindaklanjuti secara serius dalam proses legislasi.
Kajian Kebijakan dan Kekosongan Instrumen Internasional
Untuk mendukung perbaikan kebijakan, Komnas HAM meluncurkan kajian awal berjudul "Tinjauan Kebijakan Hak Asasi Manusia bagi Lanjut Usia: Mengantisipasi Indonesia sebagai Masyarakat Populasi Menua". Kajian ini bertujuan memetakan kebijakan perlindungan lansia yang ada serta mengidentifikasi tantangan dalam pemenuhan hak-hak mereka. Komnas HAM juga menyoroti tantangan di tingkat internasional, di mana belum terdapat instrumen HAM internasional yang secara khusus dan mengikat mengatur hak-hak lansia. Instrumen yang tersedia saat ini masih banyak bertumpu pada prinsip hukum lunak (soft law) yang bersifat sukarela, sehingga perlindungan hukum bagi lansia global masih minim.
Hasil dari kajian ini diharapkan menjadi landasan solid bagi penguatan regulasi nasional serta mendorong sinergi antara pemerintah, lembaga legislatif, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui penguatan kebijakan dan regulasi yang holistik, negara diharapkan tidak hanya menyediakan layanan dan bantuan materiil bagi lansia, tetapi juga menjamin hak, kesempatan, perlindungan, dan partisipasi aktif mereka dalam kehidupan bermasyarakat secara bermartabat.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Pemprov Banten Tegaskan Komitmen: Nol Izin Tambang Emas di TN Ujung Kulon

13.417 UMKM di Aceh Timur Terima Banpres Rp3 Juta untuk Pemulihan Pasca-Banjir

HIMNI Nilai Langkah RI Perkuat Kerja Sama Nuklir dengan Rusia Strategis untuk Target PLTN 2060
