TNI AD Proses Hukum Oknum Prajurit Dugaan Penganiayaan Santri di Pangandaran

TNI Angkatan Darat menyatakan akan memproses hukum terhadap oknum prajurit Serda HCB yang diduga melakukan penganiayaan terhadap santri di Pondok Pesantren Nurul Bayyan, Pangandaran, Jawa Barat. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Donny Pramono, menegaskan bahwa institusi tidak menoleransi segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya. Pernyataan resmi ini sekaligus menjadi permohonan maaf kepada korban, keluarga korban, serta masyarakat setempat setelah insiden yang menghebohkan tersebut terjadi pada Rabu (11/11) lalu.

Dalam keterangannya, Donny menjelaskan bahwa laporan kejadian diterima oleh Makodim 0625/Pangandaran pada Kamis (12/11). Setelah menerima laporan, satuan terkait segera melakukan tindakan cepat dengan memeriksa awal yang bersangkutan. "Laporan itu langsung ditindaklanjuti oleh satuan dengan melakukan pemeriksaan awal terhadap yang bersangkutan," ujar Donny. Pihak TNI memastikan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, mengingat pelaku diduga bertindak dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol, yang akan menjadi bagian dari materi pendalaman pemeriksaan oleh pihak berwenang.

Pelaku Serahke Denpom, Enam Santri Jadi Korban

Sebagai bentuk keseriusan dalam penanganan kasus ini, pada Jumat (13/11), Serda HCB diserahkan oleh pihak Yonif TP 336/MS kepada Subdenpom III/2-4 Banjar untuk menjalani proses hukum. Berdasarkan data yang dilaporkan, insiden ini bukan tanpa dampak signifikan. Setidaknya ada enam santri dan santriwati yang menjadi korban intimidasi serta kekerasan fisik. Dampak psikologis yang dirasakan para korban pun terlihat jelas, di mana tiga di antaranya memilih untuk pulang ke rumah karena mengalami trauma mendalam akibat peristiwa tersebut.

Pemintaan Maaf dan Komitmen Akuntabilitas

Di samping proses hukum yang sedang berjalan, TNI AD menyampaikan keprihatinan mendalam serta permohonan maaf resmi. "Kami juga menyampaikan keprihatinan dan permohonan maaf atas segala kejadian ini, khususnya kepada korban, keluarga korban, serta keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Bayyan dan masyarakat Pangandaran," tegas Donny. Institusi menjamin bahwa jika terbukti melakukan pelanggaran, pelaku akan dihukum setimpal. Komitmen ini menegaskan bahwa akuntabilitas hukum dan disiplin militer tetap menjadi prioritas utama, tanpa memandang pangkat maupun jabatan yang dipegang oleh oknum pelaku tersebut.