PMKRI Desak Polri Ungkap Aktor Intelektual Karhutla dan Cabut Izin Korporasi Pelanggar

Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI), Christian A. D. Rettob, secara tegas mendukung Polri dalam menindak korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Desakan tersebut disampaikan terkait kebakaran di Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan, di mana PMKRI menuntut pengungkapan aktor intelektual di balik insiden tersebut. "Menangkap aktor intelektual, membekukan aset, dan mencabut izin konsesi seluruh korporasi perkebunan serta HTI (hutan tanaman industri) yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara sengaja," ujar Rettob dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Sikap ini menegaskan komitmen organisasi mahasiswa tersebut terhadap penegakan hukum yang tidak pandang bulu terhadap entitas bisnis besar.

Demand Penegakan Hukum & Dukungan Kemanusiaan

Selain aspek hukum, PMKRI juga mendesak pemerintah untuk menjamin hak atas kesehatan dan kemanusiaan bagi warga terdampak. Upaya konkret yang diminta meliputi penyediaan layanan pengobatan darurat gratis, pasokan oksigen bersih, serta evakuasi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

• Penyediaan layanan pengobatan darurat gratis.
• Pasokan oksigen bersih untuk warga terdampak.
• Evakuasi kelompok rentan (anak-anak dan lansia).
• Pemulihan ekonomi masyarakat adat dan petani kecil.

Langkah ini dinilai krusial untuk meringankan beban sosial ekonomi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat kabut asap.

Respons Polri & Data Nasional Karhutla

Respons positif datang dari institusi penegak hukum, di mana Bareskrim Polri telah menetapkan 245 orang dan 20 korporasi sebagai tersangka kasus karhutla di berbagai wilayah Indonesia hingga Oktober 2026. Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, menyatakan bahwa dari 20 korporasi tersebut, empat di antaranya adalah perusahaan penanaman modal asing dan 16 lainnya perusahaan dalam negeri. "Polri tidak akan membiarkan kebakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian, menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat," tegas Asep di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (29/10). Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan adanya tren penurunan karhutla secara nasional. Berton Panjaitan, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, mengumumkan pada Jumat (13/11) bahwa terdapat 283 titik api yang dipantau, dengan luas lahan yang sedang ditangani mencapai 764 hektare, meskipun kasus di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur masih menjadi perhatian khusus.