Bulog Kawal 33,24 Juta Penerima Manfaat Beras Bantuan Pangan, Stok CBP 4,5 Juta Ton Jadi Jangkar Stabilitas Harga

Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama Perum Bulog, menegaskan bahwa penyaluran bantuan pangan beras di seluruh Indonesia dilakukan dengan presisi tinggi berbasis data by name by address. Langkah strategis ini diimplementasikan untuk menjamin 33,24 juta keluarga penerima manfaat di 34 provinsi dapat menerima bantuan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Presisi data menjadi krusial mengingat setiap bulan, pemerintah menyalurkan alokasi 10 kilogram beras kepada seluruh penerima manfaat. Alokasi ini sebelumnya sudah dijadwalkan untuk periode Februari–Maret serta Juli–September 2026. Namun demikian, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa distribusi bantuan hingga periode Oktober–Desember 2026 guna memastikan tidak ada celah dalam perlindungan sosial masyarakat berpenghasilan rendah di akhir tahun anggaran.

Manuver Distribusi di Sulsel dan Peran 1.600 Penerima di Makassar

Sebagai bentuk pengawasan dan percepatan penyaluran, pemerintah melakukan pemantauan langsung di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Bone dan Kota Makassar. Turut hadir dalam kunjungan tersebut adalah Andi Amran Sulaiman, yang merangkap sebagai Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Pada titik ini, Bulog juga menyasar 1.600 penerima manfaat khusus di wilayah Kota Makassar sebagai bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto.

• Bapanas bertindak sebagai pengarah kebijakan pangan nasional.
• Perum Bulog bertindak sebagai pelaksana dan operator lapangan.
• Pemanfaatan jaringan pergudangan Bulog di seluruh Indonesia dioptimalkan untuk efektivitas distribusi.

"Kesinambungan peran Bapanas sebagai pengarah kebijakan pangan dan Bulog sebagai pelaksana penyaluran di lapangan, memastikan bantuan menjangkau masyarakat secara efektif dan akuntabel," ujar Rizal Ramdhani di Jakarta.

Stok Cadangan 4,5 Juta Ton Jaga Harga di Pasar Tradisional

Menjelang momentum Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini menyentuh angka 4,5 juta ton menjadi modal strategis untuk mengantisipasi potensi gangguan produksi maupun perubahan iklim. Rizal memperingatkan bahwa absennya bantuan pangan akan memicu lonjakan harga, sehingga kehadiran program ini menjadi mekanisme penyeimbang untuk menekan inflasi pangan di tingkat rumah tangga.

"Kalau tidak ada bantuan pangan, harga akan naik terus. Dengan adanya bantuan pangan yang jumlahnya cukup besar, otomatis ini mampu menstabilkan harga-harga, khususnya beras, baik di pasar tradisional maupun wilayah perdesaan," jelas Rizal. Sebagai operator pangan utama negara, Bulog berkomitmen penuh untuk menjaga integritas penyaluran demi menjaga ketersediaan pangan nasional secara merata dan transparan.