Menteri PKP Maruarar Sirait: KUR Perumahan Buka Akses Modal Bunga 6 Persen bagi UMKM Konstruksi

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan merupakan instrumen strategis untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor konstruksi mendapatkan akses pembiayaan dengan suku bunga yang sangat kompetitif. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri acara Gebyar Rumah Subsidi dan Akad Perdana BTN Homepower di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kehadiran program ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem perumahan rakyat sekaligus menggerakkan roda ekonomi kerakyatan melalui penyediaan modal yang lebih mudah dan murah bagi para pelaku usaha di sektor perumahan.

Maruarar menjelaskan bahwa cakupan penerima manfaat program KUR Perumahan ini cukup luas, mencakup kontraktor, pengembang perumahan, dan pemilik toko bangunan yang memenuhi kriteria UMKM. "Juga buat kontraktor, developer, toko bangunan yang masuk kriteria UMKM, ya, itu bunganya disubsidi 5 persen," ujarnya. Sebagai bagian dari kemudahan akses permodalan, pemerintah menyediakan skema pembiayaan hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan, dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan sebesar 6 persen per tahun. Hal ini dinilai sebagai terobosan signifikan untuk meringankan beban biaya modal bagi UMKM di bidang konstruksi yang selama ini kesulitan mengakses kredit formal.

Integrasi Kebijakan Strategis Pemerintahan Prabowo

Program KUR Perumahan ini diidentifikasi sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha sektor perumahan dengan pendekatan yang terintegrasi. Selain fokus pada pembiayaan usaha, pemerintah juga menjalankan serangkaian program perumahan terpadu yang mencakup bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hingga penyediaan rumah subsidi. Maruarar menekankan bahwa seluruh kebijakan ini harus berjalan secara sinergis. "Rumahnya diperbaiki, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonominya diperbaiki," tegasnya. Pendekatan holistik ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas fisik hunian, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap stabilitas perekonomian keluarga.

Insentif bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Dalam upaya memudahkan kepemilikan hunian, Maruarar memaparkan berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah subsidi. Beberapa insentif utama antara lain suku bunga kredit yang rendah, yaitu 5 persen per tahun, dengan persyaratan uang muka yang hanya sebesar 1 persen. Selain itu, pemerintah juga memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kombinasi kebijakan KUR untuk UMKM dan insentif bagi MBR ini, diharapkan akses masyarakat terhadap hunian layak semakin luas, sekaligus menggerakkan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan pembangunan dan pemeliharaan perumahan di berbagai daerah.