Maruarar Sirait: KUR Perumahan Jadi Kunci Percepatan UMKM Konstruksi dan Akses Hunian Rakyat

Langkah strategis Pemerintah untuk memulihkan roda ekonomi sektor konstruksi sekaligus memperluas akses hunian bagi masyarakat mulai diimplementasikan melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa program ini dirancang untuk memberikan suntikan permodalan berbunga rendah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor konstruksi. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri acara Gebyar Rumah Subsidi dan Akad Perdana BTN Homepower di Perumahan Pesona Kahuripan 15, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (15/11/2026).

Maruarar menjelaskan bahwa KUR Perumahan tidak hanya menyasar individu, tetapi juga entitas usaha yang memenuhi kriteria UMKM. Ia menyebutkan bahwa program ini membuka peluang bagi kontraktor, pengembang perumahan, dan pemilik toko bangunan untuk mendapatkan pembiayaan dengan bunga yang disubsidi negara. "Juga buat kontraktor, developer, toko bangunan yang masuk kriteria UMKM, ya, itu bunganya disubsidi 5 persen," ujar Maruarar, menyoroti kemudahan akses permodalan yang kini tersedia.

Inovasi Pembiayaan UMKM Konstruksi Tanpa Agunan Tambahan

Seperti diketahui, KUR Perumahan merupakan salah satu program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional. Salah satu keunggulan utama dari skema ini adalah fleksibilitas pembiayaan. Pemerintah menyediakan akses permodalan dengan plafon hingga Rp100 juta yang dapat diakses tanpa agunan tambahan, dengan tingkat bunga sebesar 6 persen per tahun. Kebijakan ini dinilai krusial untuk mengurangi beban administratif dan finansial UMKM yang selama ini kesulitan mengakses kredit perbankan konvensional untuk pengembangan usaha di bidang konstruksi dan pendukungnya.

Strategi Terpadu Percepatan Hunian Layak bagi MBR

Melihat lebih luas, Maruarar menekankan bahwa KUR Perumahan adalah bagian dari satu kesatuan kebijakan terpadu yang mencakup berbagai aspek. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pembiayaan usaha, tetapi juga menjalankan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian sertifikat tanah gratis, serta penyediaan rumah subsidi. "Rumahnya diperbaiki, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonominya diperbaiki," katanya. Untuk mengoptimalkan manfaat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah memberikan insentif berupa bunga kredit rumah subsidi sebesar 5 persen per tahun dengan uang muka hanya 1 persen. Selain itu, terdapat pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan berlaku. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi keluarga dan pelaku usaha secara berkelanjutan.