KSPI Rekomendasikan Danantara Jadi Pengelola Dana Cadangan Pesangon, Alasannya Ini
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa Danantara merupakan opsi paling realistis untuk mengelola dana cadangan pesangon karena tidak memerlukan revisi undang-undang.
- Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mewajibkan adanya pengaturan lebih lanjut dalam waktu satu tahun.
- Opsi pembentukan lembaga baru juga dinilai kurang efisien karena membutuhkan anggaran awal yang sangat besar serta waktu persiapan lama untuk membangun infrastruktur hingga tingkat kabupaten dan kota.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa Danantara merupakan opsi paling realistis untuk mengelola dana cadangan pesangon karena tidak memerlukan revisi undang-undang. Dalam konferensi pers daring yang digelar di Jakarta pada Senin (16/11/2026), Said Iqbal menjelaskan bahwa dari tiga opsi lembaga yang ada, yakni BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau pembentukan lembaga baru, Danantara dinilai paling memungkinkan untuk mempercepat mekanisme pengelolaan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mewajibkan adanya pengaturan lebih lanjut dalam waktu satu tahun.
Menurut Said Iqbal, jika pengelolaan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, diperlukan perubahan besar karena dana cadangan pesangon merupakan kewajiban baru perusahaan yang membutuhkan skema iuran tersendiri, berbeda dengan program jaminan sosial yang telah berjalan. Opsi pembentukan lembaga baru juga dinilai kurang efisien karena membutuhkan anggaran awal yang sangat besar serta waktu persiapan lama untuk membangun infrastruktur hingga tingkat kabupaten dan kota.
Danantara Jadi Pilihan Utama untuk Efisiensi Regulasi
Said Iqbal menambahkan bahwa penggunaan Danantara sebagai lembaga pengelola cukup dengan menyiapkan peraturan pelaksanaan, tanpa perlu mengubah struktur hukum yang ada. Ia menekankan bahwa pengelolaan dana ini harus berada di bawah tanggung jawab negara, bukan diserahkan kepada pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Nilai strategis kebijakan ini terlihat dari cakupan pekerja formal yang menjadi sasaran, yaitu sekitar 47 juta orang, yang mengindikasikan besarnya dana yang akan dikelola di masa depan.
Urgensi Peraturan Pelaksanaan dan Koordinasi Antar Lembaga
Mekanisme penyisihan dana secara bertahap melalui iuran diharapkan dapat membantu perusahaan mengantisipasi kewajiban pembayaran pesangon sehingga tidak menanggung beban biaya secara sekaligus saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). KSPI kini akan menyusun analisis untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto serta berkoordinasi dengan pimpinan DPR. Said Iqbal menegaskan bahwa hingga saat ini, Presiden belum menetapkan secara resmi siapa lembaga yang ditunjuk, namun KSPI dan Partai Buruh tetap mendorong pemanfaatan lembaga yang sudah ada untuk mempercepat implementasi kebijakan ini.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Pemerintah Jamin Nihil PHK Karyawan RAPP usai Izin Hutan Dicabut, BUMN dan BUMD Siap Tindaklanjuti

Kejagung Siapkan Jalur In Absentia untuk Riza Chalid meski Buron di Luar Negeri

Dampak IEU-CEPA: Ekspor RI ke Eropa Diproyeksi Naik 14%, PDB Tembus Rp541 Triliun
