KSPI: Dana Cadangan Pesangon di UU 27/2026 Solusi 'Win-Win' Tanpa Membebani Dunia Usaha
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- "Nah, sekarang justru pemerintah ingin membantu perusahaan agar bebannya tidak berat nanti saat terjadi PHK.
- Kamu cicil," ujar Said dalam konferensi pers daring, Senin (16/11).
- Argumentasi utama dari langkah ini adalah bahwa kewajiban pembayaran pesangon sebenarnya telah lama tertuang dalam regulasi ketenagakerjaan dan standar akuntansi.
Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, menegaskan bahwa implementasi dana cadangan pesangon melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tidak akan menjadi beban berat bagi pelaku industri. Ia menilai skema ini justru menawarkan mekanisme pelunasan kewajiban secara berangsur (cicilan) yang meringankan arus kas perusahaan dibandingkan harus membayar secara tunai sekaligus atau mengambil pinjaman bank saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). "Nah, sekarang justru pemerintah ingin membantu perusahaan agar bebannya tidak berat nanti saat terjadi PHK. Caranya apa? Kamu cicil," ujar Said dalam konferensi pers daring, Senin (16/11).
Argumentasi utama dari langkah ini adalah bahwa kewajiban pembayaran pesangon sebenarnya telah lama tertuang dalam regulasi ketenagakerjaan dan standar akuntansi. Dengan adanya dana cadangan, pekerja formal mendapatkan jaminan kepastian pendapatan saat PHK, sementara perusahaan terlindungi dari potensi tuntutan hukum atau tekanan finansial jika mengalami kerugian atau kepailitan. Penting dicatat bahwa kebijakan ini memiliki pengecualian penting: ketentuan tersebut tidak berlaku untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga fokus utama adalah pada sektor industri formal skala besar.
Mekanisme Cicil dan Solusi Saling Menguntungkan
Said Iqbal mendefinisikan kebijakan ini sebagai win-win solution yang menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Bagi buruh, adanya dana cadangan berarti mereka tetap tenang bekerja karena terduga dana pesangon sudah tersedia secara sistematis. Di sisi lain, pengusaha dapat menghindari kejar-kejaran tagihan dari pekerja saat kondisi perusahaan terpuruk. "Jadi, ini justru win-win. Buruhnya tenang bekerja karena dana pesangonnya sudah ada kalau terjadi sesuatu PHK. Pengusahanya juga tenang tidak dikejar-kejar buruh kalau terjadi rugi atau pailit atau efisiensi," jelasnya. Mekanisme ini mengubah paradigmatik dari pembayaran insidental yang berpotensi mengacaukan laporan keuangan menjadi kewajiban rutin yang terprediksi.
Usulan Batas Atap Upah dan Peta Jalan Regulasi
Untuk menjaga proporsionalitas, KSPI mengajukan usulan teknis berupa penerapan batas atas upah (ceiling wages) sebagai dasar perhitungan iuran. Said mencontohkan agar batas tersebut dipatok sebesar tiga kali nilai Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tujuannya adalah mencegah perusahaan mengeluarkan dana berlebih untuk mendevisa pekerja level direksi atau manajer dengan remunerasi tinggi. "Nanti dalam menghitung cadangan dana pesangon juga sebaiknya ada ceiling wages, batas upah. Ya kalau enggak enak bener dong direksi yang upahnya Rp100 juta, kita perusahaan membayar iuran direksi gede," katanya. Jika nilai pesangon aktual melebihi akumulasi dana cadangan, selisih kekurangannya tetap wajib dibayarkan tunai oleh perusahaan atau melalui perjanjian kerja bersama (PKB) yang lebih menguntungkan pekerja. Said mengimbau dunia usaha untuk segera mematuhi kewajiban penyetoran iuran segera setelah peraturan pemerintah (PP) teknis resmi diterbitkan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Pemerintah Jamin Nihil PHK Karyawan RAPP usai Izin Hutan Dicabut, BUMN dan BUMD Siap Tindaklanjuti

Kejagung Siapkan Jalur In Absentia untuk Riza Chalid meski Buron di Luar Negeri

Dampak IEU-CEPA: Ekspor RI ke Eropa Diproyeksi Naik 14%, PDB Tembus Rp541 Triliun
