Kemenperin Fasilitasi 19 Industri Kecil Aceh: Sertifikasi Halal Jadi Kunci Pemulihan Pasca-Bencana
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa pemulihan sektor industri kecil di Provinsi Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor harus melampaui sekadar pemulihan kapasitas produksi.
- Kegiatan yang berlangsung pada 10โ12 November 2026 ini difokuskan pada pelaku usaha terdampak bencana yang telah berhasil memulai kembali aktivitas produksinya.
- Langkah ini diambil mengingat kerusakan sarana dan peralatan produksi akibat bencana yang melanda akhir November 2025 telah menurunkan kapasitas produksi, bahkan menghentikan sementara sejumlah usaha.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa pemulihan sektor industri kecil di Provinsi Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor harus melampaui sekadar pemulihan kapasitas produksi. Dalam keterangan resminya di Jakarta, Sarmuji menekankan pentingnya penguatan kapasitas usaha secara holistik, meliputi peningkatan kualitas, daya saing, dan akses pasar, agar pelaku industri dapat tumbuh secara berkelanjutan. Industri kecil dinilai strategis dalam menopang perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan penggerak aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga menjadi prioritas komitmen pemerintah dalam masa pemulihan pasca-bencana.
Sebagai tindak lanjut nyata dari komitmen tersebut, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) melaksanakan program pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal bagi 19 industri kecil pangan di Kabupaten Aceh Timur. Kegiatan yang berlangsung pada 10โ12 November 2026 ini difokuskan pada pelaku usaha terdampak bencana yang telah berhasil memulai kembali aktivitas produksinya. Langkah ini diambil mengingat kerusakan sarana dan peralatan produksi akibat bencana yang melanda akhir November 2025 telah menurunkan kapasitas produksi, bahkan menghentikan sementara sejumlah usaha.
Strategi Penguatan Kapasitas dan Regulasi Halal
Reni Yanita, Direktur Jenderal IKMA Kemenperin, menjelaskan bahwa penguatan kapasitas industri kecil tidak hanya bergantung pada sertifikasi, tetapi juga melalui berbagai program pembinaan seperti peningkatan kualitas produk, pemenuhan standardisasi, dan perluasan akses pasar. Sertifikasi halal diposisikan sebagai instrumen krusial untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberikan nilai tambah bagi produk. Hal ini semakin mendesak mengingat kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman serta bahan gunaan yang diproduksi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) harus dipenuhi paling lambat 17 Oktober 2028, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026. Selama tiga hari pelatihan, peserta mendapat pembekalan kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH), penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), identifikasi bahan baku, serta penyusunan dokumen persyaratan.
Komitmen Pendampingan dan Fasilitasi Biaya
Dalam upaya memastikan keberlanjutan proses, Budi Setiawan, Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Kemenperin, mengungkapkan bahwa pendampingan akan dilanjutkan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) selama satu bulan. Tim tersebut akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi produksi untuk memverifikasi kesesuaian persyaratan dengan proses produksi riil di lapangan. Selain pendampingan teknis, pemerintah memberikan fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi setiap peserta melalui mekanisme self declare sesuai ketentuan yang berlaku. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi lokal di Aceh dengan memastikan produk industri kecil siap bersaing di pasar yang lebih luas.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Sumsel Tegakkan Status Siaga Karhutla hingga Akhir 2026, BPBD Evaluasi Inovasi Antichamas

Kompolnas Beberkan Penyesalan Irjen Eko Hadi Soal Penyadapan Ilegal Presiden, Sanksi PTDH Tetap Ditetapkan

Inspirasi Seoullo 7017: Pelajaran Revitalisasi Infrastruktur untuk Pejalan Kaki Jakarta
