DPR dan Polri Tekankan Kendali Ketat dan Batasan Legal dalam Pembahasan RUU Penyadapan
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman , menegaskan bahwa ketidakjelasan aturan saat ini menciptakan ambiguitas hukum.
- Ia merinci bahwa dalam praktiknya, terdapat variasi prosedur di mana beberapa kasus memerlukan izin pengadilan, sementara yang lain berjalan tanpa izin resmi.
- Selain itu, jangka waktu validitas penyadapan juga tidak seragam.
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (16/11). Dalam diskusi tersebut, kedua lembaga menyoroti kekosongan regulasi yang saat ini masih menjadi masalah utama, di mana konstitusi belum menetapkan aturan tegas mengenai mekanisme, larangan, maupun batas waktu penyadapan yang selama ini diterapkan secara beragam oleh berbagai institusi.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa ketidakjelasan aturan saat ini menciptakan ambiguitas hukum. Ia merinci bahwa dalam praktiknya, terdapat variasi prosedur di mana beberapa kasus memerlukan izin pengadilan, sementara yang lain berjalan tanpa izin resmi. Selain itu, jangka waktu validitas penyadapan juga tidak seragam. Kondisi ini mendorong perlu adanya penyusunan aturan yang baku agar tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia atau justru melumpuhkan upaya penegakan hukum.
Masukan Teknis Polri: Penyadapan Harus Limitatif dan Tercatat
Ketua Baintelkam Polri, Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti, memberikan masukan krusial bahwa penyadapan tidak boleh dilakukan secara sembarang. Ia menegaskan bahwa tindakan ini bersifat limitatif, hanya ditujukan untuk mencegah keamanan dalam negeri dan kejahatan dengan kadar ancaman tinggi. Dedy secara tegas melarang penggunaan penyadapan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, memastikan bahwa instrumen negara ini hanya diprioritaskan untuk kepentingan publik dan keamanan nasional.
Untuk menjamin akuntabilitas, Dedy mengusulkan bahwa seluruh proses penyadapan harus memiliki izin tertulis dari pihak berwenang dengan jangka waktu maksimal satu bulan. Dokumen tersebut wajib memisahkan peran antara pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis sebagai bentuk kontrol internal. Selain itu, seluruh rekaman wajib dicatat secara permanen, tidak boleh diubah atau dihapus, serta diawasi ketat melalui fungsi inspektorat dan Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Sanksi Berat bagi Pelanggaran Etika dan Hukum
Sebagai penutup, Dedy menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam penyadapan akan berujung pada sanksi hukum dan etik yang berat. Pelanggaran dapat dijerat dengan sanksi pidana melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP dan PP Nomor 3 Tahun 2003. Secara internal, pelaku juga dikenakan hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003 serta sanksi kode etik profesi Polri melalui Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH), menunjukkan keseriusan institusi dalam menjaga integritas proses penyadapan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kemensos Resmi Setujui Lahan Sekolah Rakyat Blora, 30 Siswa Tunggu Gedung Permanen

Wali Kota Ternate Tauhid Soleman: Kota Ini Jadi Pusat Logistik dan Penggerak Ekonomi Maluku Utara

Wilio Run 2026 Hadirkan Paket Keluarga, Tiket Bisa Dibeli Lewat BRImo
