Beda Latar, Beda Alasan: Gibran dan Bung Hatta Mundur dari Kursi Wapres
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Jakarta, CNN Indonesia -- 12 November 2026 tercatat sebagai hari monumental dalam sejarah negara.
- Setelah menjabat selama dua tahun dan 23 hari sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 , Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden.
- Keputusan ini diambil di tengah pusaran kontroversi hukum terkait status legalitas ijazah SMA-nya.
Jakarta, CNN Indonesia -- 12 November 2026 tercatat sebagai hari monumental dalam sejarah negara. Setelah menjabat selama dua tahun dan 23 hari sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden. Keputusan ini diambil di tengah pusaran kontroversi hukum terkait status legalitas ijazah SMA-nya. Penyerahan surat tersebut dilakukan langsung kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11), menandai berakhirnya masa tugas Gibran yang singkat namun penuh dinamika politik.
Pengunduran diri ini dipicu oleh putusan hukum final yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran tidak sah. Sebelumnya, Mahkamah Agung di tingkat kasasi membatalkan dokumen tersebut secara hukum. Langkah ini juga menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi yang lebih dulu menyatakan tidak ditemukan bukti kuat terkait kepemilikan ijazah SMA atau setaranya dari luar negeri. Meskipun latar belakangnya berbeda, pola pengunduran diri ini mengingatkan publik pada sejarah M. Hatta pada Desember 1956. Hatta saat itu memilih mundur sebagai pendamping Sukarno bukan karena masalah legalitas dokumen pribadi, melainkan akibat perbedaan pandangan politik yang fundamental dalam menjalankan pemerintahan.
Narasi Pribadi vs Sejarah Politik
Sikap Gibran dalam menangani pengunduran dirinya memiliki nuansa unik yang membedakannya dari para pendahulunya. Setelah menyerahkan surat ke MPR, Gibran mengunggah video klarifikasi di Instagram. Dalam video tersebut, ia menegaskan bahwa keputusan mundurnya adalah murni pilihan pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. "Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik... Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah," tegasnya. Penekanan ini bertujuan untuk melindungi integritas rekam jejak pendidikannya, yang menurutnya tetap lengkap dan valid.
Jejak Jejak Historis Pengunduran Diri Hatta
Secara historis, jalur pengunduran diri Hatta juga melewati proses birokratis yang panjang. Pada 1955, Hatta mengirim surat kepada Ketua DPR Sartono, namun usulannya sempat ditolak karena DPR berharap ia mengubah pendapat. Tekad Hatta tetap kukuh. Pada 23 November 1956, ia kembali bersurat menyatakan akan mengakhiri jabatan mulai 1 Desember 1956. Usul ini akhirnya disetujui dan dikukuhkan melalui Keppres Nomor 13 Tahun 1957 yang memberhentikannya dengan hormat. Empat tahun kemudian, Hatta menerbitkan pamflet 'Demokrasi Kita' di majalah Pandji Masyarakat besutan Buya Hamka. Pamflet ini berisi kritik tajam terhadap sistem demokrasi terpimpin Sukarno yang dinilainya menyimpang dari konstitusi dan kedaulatan rakyat sejak 1959.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Sumsel Tegakkan Status Siaga Karhutla hingga Akhir 2026, BPBD Evaluasi Inovasi Antichamas

Kompolnas Beberkan Penyesalan Irjen Eko Hadi Soal Penyadapan Ilegal Presiden, Sanksi PTDH Tetap Ditetapkan

Inspirasi Seoullo 7017: Pelajaran Revitalisasi Infrastruktur untuk Pejalan Kaki Jakarta
