Revolusi Perlindungan Buruh: Kemnaker Wajibkan Perusahaan Setor Dana Cadangan Pesangon ke Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi mengungkap rencana strategis pemerintah untuk menunjuk lembaga negara sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP). Kebijakan ambisius ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang mewajibkan perusahaan mengalihkan dana pesangon ke lembaga pemerintah paling lambat Oktober 2027. Langkah ini bertujuan memastikan hak pekerja tetap terpenuhi meskipun perusahaan mengalami gagal bayar atau kebangkrutan.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa UU ini dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi ekosistem ketenagakerjaan, mulai dari fase sebelum, selama, hingga setelah bekerja. "Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon," ujar Indah dalam acara Sosialisasi UU No. 27 Tahun 2026 pada Jumat (13/11).

Mekanisme Penyetoran Sejak Awal Kontrak Kerja

Berdasarkan Pasal 253 UU Pelindungan Ketenagakerjaan, DCP wajib disediakan oleh pengusaha sebagai sumber pembayaran hak akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Mekanisme ini mewajibkan perusahaan menghitung potensi kewajiban pesangon sejak awal mempekerjakan karyawan tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). "Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika yang bersangkutan ter-PHK, dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," jelas Indah. Aturan ini dikhususkan untuk menjamin hak pekerja yang belum diikutsertakan dalam program pensiun jika PHK terjadi karena alasan selain memasuki usia pensiun.

Menutup Celah Gagal Bayar dan PHK Massal

Pemerintah menargetkan pembentukan lembaga pengelola dana tersebut setelah masa transisi paling lama satu tahun. Selain memperketat syarat PHK dengan pembatasan 15 alasan khusus, skema DCP hadir sebagai jaring pengaman sosial yang konkret. Indah menyebut kebijakan ini akan mengakhiri tragedi buruh yang menjadi korban perusahaan gagal bayar saat terjadi PHK massal. "Ini adalah bentuk wujud perlindungan yang sangat konkret jika terjadi PHK. Jadi alasan PHK-nya saja susah, kalaupun PHK, dana cadangan pesangonnya sudah ada. Jadi tidak lagi ada kejadian... seperti di pabrik-pabrik padat karya di Jawa Tengah yang [mengalami gagal bayar]," tambahnya. Kebijakan ini menandai pergeseran paradigma dari perlindungan reaktif menjadi preventif melalui jaminan likuiditas negara.