Progres IKN: Gedung DPD 22,75%, Jalan Tembus 46%, Investasi Tiongkok Rp1,25 Triliun

Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan momentum percepatan di sektor legislasi dan peradilan, dengan capaian fisik gedung mencapai 25,40 persen dan infrastruktur jalan tembus 32,83 persen rata-rata. Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN, memimpin peninjauan langsung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pada Minggu, 15 November 2026, untuk memastikan seluruh pekerjaan konstruksi tetap berada di koridor target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Data konstruksi terintegrasi merinci bahwa pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan, bergerak lebih cepat ketimbang struktur utama gedung. Di kawasan legislatif, jalan telah mencapai 41,49 persen, sementara di kawasan yudikatif, angka tersebut melonjak menjadi 46,69 persen, menjadi pencapaian tertinggi di antara seluruh proyek yang ditinjau. Kecepatan ini mengindikasikan bahwa konektivitas antarkawasan tengah diprioritaskan guna mendukung kelancaran operasional pemerintahan di masa depan. Berikut rincian kemajuan fisik setiap gedung utama:

• Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI: 22,75 persen.
• Gedung MPR RI: 24,33 persen.
• Gedung DPR I dan II: 21,91 persen dan 21,66 persen.
• Gedung Sidang Paripurna: 20,25 persen.
• Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan: 26,52 persen.
• Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial: 25,27 persen.

Percepatan Infrastruktur dan Investasi Strategis

Percepatan fisik IKN tidak hanya bergantung pada proyek pemerintah, tetapi juga didorong oleh investasi asing. Basuki Hadimuljono meninjau lokasi investasi PT Star Bright International Investment di KIPP 1B, sebuah proyek asal Tiongkok yang telah memulai konstruksi sejak Juli 2026 dengan nilai mencapai Rp1,25 triliun. Otorita IKN menekankan bahwa standar desain konstruksi harus mengakomodasi kebutuhan pasar dan dilaksanakan secara serius. Selain itu, proyek ramah lingkungan kolam retensi SM-02 dengan kapasitas 243.000 meter kubik telah mencapai 70 persen, menjadi bagian integral dari konsep kota spons (sponge city) untuk mengelola limpasan air dan konservasi sumber daya.

Proyeksi Tahap II: Lengkapi Ekosistem Pemerintahan

Secara keseluruhan, realisasi paket kolam retensi berada di angka 33,91 persen per 10 November 2026, dengan proyeksi akhir tahun sebesar 56,62 persen. Aswin Grandiarto Sukahar, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, menegaskan bahwa meskipun target akhir tahun masih harus dikejar, seluruh pekerjaan gedung perkantoran masih sesuai jadwal. Percepatan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 mengenai Tahap II Pembangunan IKN periode 2025–2029. Otorita IKN memproyeksikan kawasan legislatif dan yudikatif akan segera rampung, guna melengkapi ekosistem pemerintahan yang mencakup cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Kota Nusantara.