Menolak Sekadar Kabel, Indonesia Tuntaskan Enhanced MoU APG Jelang KTT ASEAN di Manila

Menjelang KTT ASEAN ke-49 yang akan berlangsung di Manila, Filipina, pada 15-17 November 2026, Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menuntaskan penandatanganan Enhanced Memorandum of Understanding (MoU) on ASEAN Power Grid (APG). Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menekankan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam interkoneksi listrik kawasan ini bukan sekadar aktivitas fisik menyambungkan kabel, melainkan partisipasi aktif dalam regulasi yang tertata dengan manfaat ekonomi yang jelas bagi masyarakat. Komitmen ini dibawa langsung oleh Bahlil untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tersebut, menandai langkah strategis diplomasi energi nasional.

Bahlil menegaskan, "Indonesia mendukung penuh terwujudnya ASEAN Power Grid. Interkoneksi listrik kawasan akan memperkuat ketahanan energi dan membuka peluang ekonomi baru. Namun, kerja sama ini harus berdiri di atas prinsip saling menguntungkan dan tetap menghormati regulasi serta kepentingan nasional setiap negara." Pernyataan ini menegaskan posisi Indonesia yang menginginkan keseimbangan antara kerja sama regional dan kedaulatan regulasi domestik dalam pengelolaan sektor kelistrikan.

Fondasi Regulasi Domestik dan Prinsip Saling Menguntungkan

Komitmen untuk merampungkan dokumen Enhanced MoU ini sebelumnya telah disuarakan dalam Pertemuan Menteri Energi ASEAN (AMEM) ke-44 di Manila pada Oktober 2026. Sejak pertemuan tersebut, pemerintah pusat fokus pada penataan regulasi domestik guna memastikan Indonesia bergabung dalam kondisi yang benar-benar siap secara legal dan operasional. "Kami ingin Indonesia bergabung dalam kondisi yang benar-benar siap. Karena itu, regulasi domestik kami tata lebih dulu, supaya ketika interkoneksi berjalan, manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia dan negara-negara tetangga," ujar Bahlil. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa interkoneksi tidak hanya terjadi secara teknis, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi yang terukur dan terlindungi hukum.

Struktur Kerja Sama Melalui Task Force APGCC

ASEAN Power Grid merupakan salah satu program utama kerja sama energi di bawah ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2026-2030. Melalui jaringan ini, sistem ketenagalistrikan antarnegara anggota akan saling terhubung untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi pasokan listrik di kawasan. Setelah MoU tersebut berlaku, mekanisme kerja sama akan dijalankan melalui sejumlah

• Task Force
• di bawah ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC)

Rencana kerja spesifik untuk setiap task force ini telah disusun dan dijadwalkan untuk dibawa ke KTT ASEAN ke-49, bersamaan dengan dokumen kerja sama energi lainnya. Penandatanganan dokumen ini menjadi fondasi bagi pembangunan jaringan listrik bersama yang lebih robust, dengan Indonesia berperan sebagai mitra aktif dan setara dalam memperkuat ketahanan energi Asia Tenggara.