Paksa Pengusaha Sisihkan Dana Pesangon, Kemnaker Berikan Deadline Oktober 2027

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmen pemerintah untuk menjamin kepastian hak pesangon bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui penunjukan lembaga negara pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mulai berlaku pada 28 Oktober lalu, para pengusaha diberikan tenggat waktu hingga Oktober 2027 untuk mengalihkan dana pesangon ke lembaga tersebut. Kebijakan ini bertujuan mengakhiri kasus di mana pekerja kehilangan hak mendasar mereka setelah di-PHK.

Mekanisme Penyisihan Sejak Kontrak Awal

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa skema ini mewajibkan perusahaan menghitung potensi kewajiban pesangon sejak awal mempekerjakan karyawan tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Artinya, dari saat seorang pekerja dikontrak, pemberi kerja sudah harus menghitung likuiditas jika terjadi PHK dan menyetorkan dana tersebut ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola. "Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon," ujar Indah dalam acara sosialisasi UU pada Jumat (13/11). Ini merupakan pengaturan baru yang ditujukan untuk melindungi fase setelah bekerja secara menyeluruh.

Dasar Hukum dan Pengecualian bagi UMKM

Ketentuan teknis mengenai DCP diatur secara rinci dalam beberapa pasal utama undang-undang, dengan detail kewajiban sebagai berikut:

• Pasal 253: Mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja/buruh akibat PHK, namun mengecualikan pelaku usaha mikro dan usaha kecil.
• Pasal 254: Mengatur bahwa dana bersumber dari aset perusahaan yang dicadangkan dalam neraca keuangan tahunan, serta wajib ditempatkan di lembaga pemerintah dan dicatat sebagai aset pekerja yang bersangkutan.
• Pasal 255: Menegaskan bahwa pengelolaan dana tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan lembaga pemerintah yang ditunjuk.

Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih aman dan transparan, di mana hak finansial pekerja terlindungi melalui mekanisme legal yang terstruktur.