Prabowo Luncurkan Skema Alokasi Dana Langsung ke Daerah untuk Tekan Kebocoran APBN
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan strategis berupa penyaluran tambahan dana pembangunan langsung ke pemerintah daerah.
- Langkah ini diambil untuk menekan potensi kebocoran belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Kebijakan tersebut diungkapkan dalam pidato kenegaraan di ajang Tanwir Muhammadiyah di Kota Palu pada Sabtu, menandai pergeseran fokus pengelolaan fiskal dari pusat ke eksekusi lokal yang lebih transparan.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan strategis berupa penyaluran tambahan dana pembangunan langsung ke pemerintah daerah. Langkah ini diambil untuk menekan potensi kebocoran belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan tersebut diungkapkan dalam pidato kenegaraan di ajang Tanwir Muhammadiyah di Kota Palu pada Sabtu, menandai pergeseran fokus pengelolaan fiskal dari pusat ke eksekusi lokal yang lebih transparan.
Presiden menyoroti temuan serius terkait efisiensi anggaran, di mana sekitar 30 persen dari total Rp1.200 triliun belanja barang dan jasa dilaporkan hilang akibat praktik korupsi serta penggelembungan harga (*mark-up*). Angka tersebut menjadi alarm bagi pemerintah pusat untuk mengubah mekanisme distribusi anggaran agar lebih efektif dan minim celah penyimpangan di lapangan.
Mekanisme Alokasi Dana Langsung ke Daerah
Sebagai solusi konkret, Kepala Negara menginstruksikan penyaluran tambahan anggaran dengan skema yang terukur. Dana ini akan dialokasikan secara langsung untuk mendukung proyek pembangunan di tingkat daerah, dengan rincian sebagai berikut:
- Tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi.
- Alokasi minimal Rp20 miliar untuk masing-masing kabupaten.
Dengan mekanisme ini, pemerintah berharap rantai birokrasi yang panjang dapat dipangkas, sehingga dana pembangunan dapat segera menyentuh kebutuhan infrastruktur dan layanan publik di daerah tanpa tergerus oleh biaya administrasi atau praktik mark-up yang merugikan negara.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Dorong Transformasi Digital, Pemkot Bekasi Jajaki Kolaborasi Strategis dengan The Habibie Center

PT Pupuk Indonesia Hadirkan Command Center Digital: 1.000 Truk dan 30 Kapal Dipantau Real-Time demi Ketahanan Pangan

Pupuk Indonesia Gandeng Teknologi Digital untuk Awasi 1.000 Truk Distribusi dan Jaga Ketahanan Pangan Nasional
