Prabowo Tegaskan Pembenahan Sistem Ekonomi: 70% Hasil Tambang Wajib untuk Negara
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem ekonomi nasional agar kekayaan alam Indonesia dapat dikelola secara optimal demi kemakmuran rakyat.
- Prabowo menyoroti fakta bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan telah menjadi daya tarik bangsa lain selama berabad-abad.
- Kondisi ini dipandang sebagai penyimpangan yang harus segera dibereskan agar potensi nasional tidak terus mengalir ke pihak asing.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem ekonomi nasional agar kekayaan alam Indonesia dapat dikelola secara optimal demi kemakmuran rakyat. Dalam pidatonya saat membuka acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11/2026), Prabowo menyatakan bahwa upaya utama pemerintah adalah memperbaiki sistem yang dinilai keliru guna menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia. "Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," tegas kepala negara tersebut.
Prabowo menyoroti fakta bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan telah menjadi daya tarik bangsa lain selama berabad-abad. Namun, ia mengkritik pengelolaan yang saat ini dinilai belum memberikan manfaat maksimal, di mana sebagian kekayaan alam justru dibawa ke luar negeri tanpa hasil yang sepenuhnya kembali ke masyarakat dalam negeri. Kondisi ini dipandang sebagai penyimpangan yang harus segera dibereskan agar potensi nasional tidak terus mengalir ke pihak asing.
Kembali ke Asas Kekeluargaan Pasal 33 UUD 1945
Sebagai landasan filosofis pembenahan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kembali berpegang teguh pada Pasal 33 UUD 1945. Ia mengingatkan bahwa sistem ekonomi Indonesia bukanlah ideologi baru, melainkan perintah dari para pendiri bangsa yang mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. "Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kata Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita, dan ini hampir hilang," ujarnya, menyiratkan keprihatinan atas melemahnya penerapan prinsip ini dalam praktik ekonomi modern.
Instruksi Ketat: 70% Hasil Tambang dan Ekspor Satu Pintu
Secara teknis, Prabowo telah menginstruksikan jajaran kementerian, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk memastikan pengelolaan pertambangan lebih menguntungkan negara. Beberapa poin kebijakan strategis yang ditetapkan antara lain:
- Minimal 70 persen dari hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) wajib dinikmati oleh negara.
- Penguatan mekanisme ekspor melalui sistem satu pintu untuk mencegah manipulasi data volume komoditas.
- Penegakan disiplin pelaporan agar jumlah ekspor yang dilaporkan sesuai dengan jumlah riil di lapangan, contohnya jika ekspor 100 ton, laporan harus mencantumkan 100 ton, bukan angka yang dikurangi.
Langkah-langkah tegas ini bertujuan untuk menutup celah kecurangan yang berpotensi merugikan kas negara dan masyarakat. Prabowo menegaskan bahwa pembenahan sistem ekonomi ini merupakan tanggung jawab moral kepemimpinan untuk menyelamatkan kekayaan nasional, menekan angka kemiskinan, dan memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan hasil dari pembangunan yang adil dan merata.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Dasco Sindir Andi Gani: Tak Jadi Target Penyadapan karena Kebiasaan Bangun Siang

Polisi Bongkar Sindikat Curanmor yang Ubah Parkiran Mal Season City Jadi Gudang Motor Curian

Pochettino Tancap Gas di Carrington: Bawa Lima Staf Kepercayaan, Hadapi Ujian Berat di Anfield
