Prabowo Janji Hemat Rp 400 Triliun dari APBN, Suntikan Dana untuk Daerah Segera Dikucurkan

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana efisiensi anggaran negara yang agresif dengan target penghematan mencapai Rp 400 triliun. Langkah strategis ini diambil untuk mengatasi kebocoran dana yang signifikan dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Dana hasil efisiensi tersebut dijanjikan akan segera disalurkan ke daerah dalam bentuk suntikan anggaran tambahan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten, menandai pergeseran kebijakan fiskal yang lebih terpusat dan transparan.

Penyebab utama inefisiensi ini, menurut Prabowo, adalah praktik belanja terpisah oleh masing-masing instansi yang menyebabkan disparitas harga barang yang sama. "Belanja barang dan jasa di Indonesia tidak pakai logika. Masing-masing provinsi, kabupaten, belanja sendiri-sendiri barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda," ungkap Prabowo saat menyampaikan sambutan pada Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11). Ia menyoroti contoh konkret di sektor kesehatan, di mana rumah sakit membeli obat yang sama namun dengan selisih harga yang sangat signifikan.

Rasionalisasi Pengadaan Terpusat untuk Cegah Mark-up

Untuk menutup celah kebocoran tersebut, pemerintah akan merasionalisasi sistem pengadaan menjadi terpusat atau satu pintu. Skema ini bertujuan menghilangkan praktik di mana sekitar 500 kabupaten dan puluhan kementerian melakukan pembelian barang serupa secara terpisah. "Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama. Ternyata kita bisa menghemat 40% kira-kira," tegas Prabowo. Ia memaparkan bahwa total alokasi belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp 1.200 triliun, di mana sekitar 30% dari nilai tersebut diperkirakan hilang akibat praktik penggelembungan harga (mark-up) dan korupsi.

Suntikan Dana Tambahan untuk Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten

Sebagai tindak lanjut langsung dari rencana efisiensi tersebut, Prabowo menjanjikan kucuran anggaran tambahan bagi para kepala daerah dalam waktu dekat. Penggunaan dana ini ditekankan harus terarah dan tepat sasaran untuk mendukung pembangunan daerah. Rincian alokasi tambahan anggaran yang disiapkan pemerintah pusat meliputi:

• Ibu Kota Provinsi: Menerima tambahan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi.
• Ibu Kota Kabupaten: Menerima tambahan anggaran minimal Rp 20 miliar untuk setiap ibu kota kabupaten, dengan potensi penambahan lebih besar sesuai kebutuhan.

Keputusan ini mencerminkan upaya pemerintah pusat untuk mengoptimalkan penggunaan dana publik melalui standardisasi harga dan spesifikasi barang. Dengan menghemat Rp 400 triliun, negara tidak hanya mengurangi pemborosan, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui transfer dana yang lebih besar. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja publik dan mengurangi disparitas harga barang kebutuhan dasar di seluruh wilayah Indonesia.