Dinamika Hukum Sepekan: Polri Usut Makar Sadap Presiden hingga Tuntutan Seumur Hidup untuk Eks Kapolres Bima

Dinamika penegakan hukum di Indonesia sepekan terakhir diwarnai oleh penanganan kasus-kasus strategis yang menyentuh ranah keamanan nasional hingga integritas institusi. Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto telah diterbitkan. Pernyataan tersebut diungkap dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), menandai eskalasi serius dalam penanganan dugaan pelanggaran keamanan negara.

Di sisi lain, upaya penguatan mekanisme hukum juga terlihat dari pembentukan kelompok kerja (pokja) lintas lembaga oleh pemerintah. Langkah ini旨在 mengatasi hambatan prosedural dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pokja tersebut dipimpin oleh Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan, dengan melibatkan Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri, serta akademisi dan hakim untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa hambatan birokratis.

Sanksi Berat dan Respons atas Temuan Korupsi

Integritas internal Polri juga menjadi sorotan setelah Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen AS buntut kasus dugaan penyadapan ilegal. Sanksi administratif tersebut diumumkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa. Selain isu internal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di dua kementerian selama periode 2024-2026 senilai Rp14,7 miliar. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa lembaga antirasuah akan menelaah apakah temuan tersebut mengandung unsur dugaan tindak pidana korupsi.

Tuntutan Seumur Hidup untuk Eks Kapolres Bima

Di ranah peradilan pidana, seorang mantan pejabat tinggi Polri menghadapi tuntutan maksimal. Mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dan sejumlah terdakwa dalam jaringan narkotika dituntut pidana penjara seumur hidup. Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syahrur Rahman dalam sidang di Pengadilan Negeri Bima, Nusa Tenggara Barat, yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Rifai pada Kamis (12/11). Kasus ini menjadi pengingat bahwa jabatan tinggi tidak menjadi kebal hukum, terutama dalam pemberantasan narkotika. Berikut ringkasan poin-poin utama dinamika hukum sepekan ini:

• Penerbitan laporan polisi kasus makar terkait penyadapan ilegal Presiden.
• Pembentukan pokja lintas lembaga untuk mengatasi hambatan penanganan kasus HAM berat.
• Pemecatan Irjen AS dari Polri akibat pelanggaran kode etik terkait penyadapan.
• Investigasi KPK atas temuan pengadaan influencer senilai Rp14,7 miliar.
• Tuntutan pidana seumur hidup untuk eks Kapolres Bima Kota dalam kasus narkoba.