Menlu ASEAN Tekankan Konsistensi Konsensus Lima Poin di Myanmar, Setujui Pusat Maritim di Filipina

Para menteri luar negeri negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menegaskan komitmen mereka terhadap pelaksanaan Konsensus Lima Poin di Myanmar, seraya menolak segala bentuk pelonggaran pembatasan keikutsertaan pemimpin Myanmar dalam forum resmi. Theresa Lazaro, Menteri Luar Negeri Filipina yang saat ini memegang jabatan Ketua ASEAN, menyatakan bahwa situasi di Myanmar tetap menjadi prioritas utama dalam pertemuan tingkat menteri yang berlangsung di Manila, Filipina, pada Sabtu.

Lazaro menyampaikan laporan mengenai misi kemanusiaan yang dilakukannya di Myanmar pada Oktober lalu, termasuk pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa pembahasan terfokus pada perkembangan pelaksanaan rencana perdamaian tersebut. "Untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung, tidak ada pelonggaran. Konsensus Lima Poin masih tetap berlaku," ujar Lazaro, merujuk pada pertanyaan terkait kemungkinan pelibatan kembali pemimpin Myanmar dalam pertemuan puncak ASEAN.

Finalisasi Rencana Perdamaian dan Tantangan Kabut Asap Lintas Batas

Rancangan keputusan hasil peninjauan pelaksanaan rencana perdamaian di Myanmar saat ini masih dalam tahap finalisasi dan akan segera disampaikan kepada para pemimpin negara anggota ASEAN. Sementara itu, forum ini juga menyoroti isu lingkungan, khususnya percepatan pembentukan pusat koordinasi ASEAN untuk menangani kabut asap lintas batas. Lazaro mencatat bahwa kabut asap akibat kebakaran di Indonesia telah menyebar ke Singapura dan Malaysia, serta sempat berdampak ke Filipina pada Oktober lalu.

Pembentukan Pusat Maritim ASEAN dan Status Politik Myanmar

Dalam pertemuan tersebut, para menteri luar negeri juga mengadopsi nota konsep dan kerangka acuan Pusat Maritim ASEAN yang akan berkedudukan di Filipina. Pusat ini dirancang untuk mendukung inisiatif maritim, operasional pelabuhan, dan pengembangan ekonomi maritim di kawasan. Perlu dicatat bahwa Myanmar saat ini tidak berpartisipasi dalam kegiatan resmi utama ASEAN, termasuk KTT, sebuah kebijakan yang ditetapkan pada 2021 pasca-takeover militer. Meskipun demikian, dalam lima tahun terakhir, hanya poin mengenai akses bantuan kemanusiaan yang secara konsisten dilaksanakan dari total lima poin konsensus tersebut, yang juga mencakup penghentian kekerasan dan dialog inklusif.