KKP Duetkan Ekonomi Biru dan Laut sebagai Pilar Utama Solusi Iklim di COP31

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi mendorong pengakuan internasional untuk menempatkan ekosistem laut sebagai bagian integral dari solusi perubahan iklim global. Dorongan ini disampaikan dalam forum Dialog Laut dan Perubahan Iklim di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) yang berlangsung di Antalya, Turkiye. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa penguatan peran laut sejalan dengan komitmen Indonesia mengembangkan ekonomi biru melalui pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Trenggono menekankan bahwa perlindungan dan pemulihan ekosistem laut bukan sekadar soal menjaga keseimbangan lingkungan, melainkan investasi jangka panjang untuk ketahanan iklim dan kesejahteraan masyarakat pesisir. "Laut harus menjadi bagian penting dari solusi perubahan iklim global. Indonesia memiliki potensi ekosistem pesisir dan laut yang besar, seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, yang harus kita jaga dan pulihkan," ujar Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu (15/11/2026).

Wamen Irwan Meilano Tekankan Tiga Prioritas Strategis di Forum PBB

Mewakili Menteri KKP di COP31, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Irwan Meilano, memberikan intervensi yang tegas bahwa laut tidak boleh hanya dipersepsikan sebagai objek terdampak iklim. Dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan tiga prioritas utama untuk memastikan integrasi laut ke dalam agenda iklim global, yaitu:

• Penguatan hasil COP31 yang mengakui laut sebagai bagian dari solusi perubahan iklim.
• Keberlanjutan proses kerja sama kelautan dalam kerangka UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB).
• Percepatan implementasi aksi iklim berbasis ekosistem laut.

Irwan menegaskan, "Hasil dan pesan utama dari dialog tahun ini harus terintegrasi secara nyata ke dalam pilar-pilar aksi iklim, terutama pendanaan dan adaptasi." Pendekatan ini bertujuan agar keputusan yang dihasilkan tidak berhenti pada wacana, tetapi berdampak langsung pada alokasi dana dan strategi adaptasi negara-negara anggota.

Infrastruktur Alami sebagai Fondasi Ketahanan Pangan dan Ekonomi

Irwan menjelaskan lebih dalam bahwa mangrove, padang lamun, dan terumbu karang berfungsi sebagai infrastruktur alami yang krusial. Elemen ini tidak hanya memperkuat ketahanan ekosistem, tetapi juga menjaga ketahanan pangan dan menopang mata pencaharian masyarakat pesisir. Ketiga komponen tersebut merupakan solusi berbasis alam yang memiliki potensi besar dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Indonesia juga menekankan pentingnya keberlanjutan Mandat Glasgow, serta mendukung penyusunan peta jalan kelautan multiyears yang selaras dengan Perjanjian Paris untuk memastikan eksekusi kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan di masa depan.