Indonesia Dukung Deklarasi Mineral Kritis untuk Perkuat Rantai Pasok dan Daya Saing ASEAN

Jakarta, CNN Indonesia -- Para pemimpin ASEAN resmi mengadopsi Deklarasi Mineral Kritis ASEAN untuk Ketahanan Kawasan dan Pertumbuhan Berkelanjutan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 di Manila, Filipina. Deklarasi ini menjadi pijakan strategis bagi kawasan, termasuk Indonesia, untuk membangun rantai nilai mineral kritis secara terintegrasi, mulai dari eksplorasi hingga tahap daur ulang. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pasokan global di tengah meningkatnya kebutuhan mineral strategis untuk mendukung transisi energi dan pengembangan teknologi terkini.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi / Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam KTT tersebut, menegaskan bahwa kerja sama di sektor mineral kritis sangat vital untuk meningkatkan daya saing regional. "Pembahasan tersebut sejalan dengan upaya ASEAN meningkatkan daya saing regional di tengah meningkatnya kebutuhan mineral strategis untuk pengembangan teknologi dan transisi energi," ujar Bahlil. Komitmen ini juga didukung oleh pengakuan atas kekayaan sumber daya alam di kawasan yang menjadikan ASEAN tidak hanya sebagai produsen, tetapi juga pengolah dan konsumen utama.

Rerangka Strategis dan Mekanisme Investasi Kawasan

Negara-negara anggota ASEAN telah sepakat untuk menyusun definisi bersama serta daftar mineral kritis yang dapat diperbarui secara berkala, sekaligus merumuskan Strategi Mineral Kritis ASEAN. Untuk mempercepat realisasi kerja sama ini, berbagai inisiatif investasi dan kolaborasi teknis telah diproyeksikan dalam beberapa poin kunci, antara lain:

• Implementasi AMVest (ASEAN Minerals Investment Forum) sebagai forum tahunan yang mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha untuk mempromosikan peluang investasi di kawasan.
• Pemanfaatan AMConnect sebagai platform digital pendukung untuk mempererat kerja sama dan alih teknologi di sektor mineral kawasan.
• Peningkatan nilai tambah melalui ekspansi perdagangan intra-ASEAN, diversifikasi pasokan, serta penguatan inovasi, alih keterampilan, dan efisiensi sumber daya berbasis daur ulang.

Seluruh kerja sama di atas dirancang agar bersifat sukarela dan tetap menghormati hukum nasional serta kondisi masing-masing negara anggota. Untuk memastikan kelancaran proses ini, tindak lanjut dari deklarasi tersebut resmi diserahkan kepada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN Bidang Mineral (AMMin). AMMin ditugaskan untuk menyusun dan melaksanakan strategi mineral kritis, serta melaporkan perkembangannya secara berkala. Pelaksanaannya berpedoman pada Prinsip ASEAN untuk Pembangunan Mineral Berkelanjutan (ASEAN Principles for Sustainable Minerals Development), yang menjamin keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Modal Bersama Hadapi Tantangan Geopolitik

Dalam sesi pleno KTT, Presiden Prabowo memosisikan persaingan sumber daya alam sebagai salah satu tantangan global utama yang dihadapi oleh negara-negara Asia Tenggara, yang berjalan beriringan dengan tekanan ekonomi dan ketegangan geopolitik yang kian kompleks. Prabowo menilai bahwa kekayaan sumber daya alam, lahan produktif, pertumbuhan industri, dan pasar domestik yang luas merupakan modal utama kawasan untuk memperkuat ketahanan bersama. "Jika digabungkan, kekuatan-kekuatan ini dapat meningkatkan produksi regional, mengamankan cadangan pangan, dan menjamin pasokan energi yang andal. Namun, kita harus bekerja sama secara selaras," tegas Prabowo. Dengan adanya deklarasi ini, kerja sama mineral kritis ASEAN secara formal telah melangkah dari sekadar kesepakatan arah menuju strategi operasional yang terukur.

Langkah strategis ini diharapkan mampu memposisikan ASEAN secara lebih kuat dalam rantai pasok global untuk mendukung transisi energi yang sedang berlangsung di tingkat internasional. Dengan mengutamakan prinsip keberlanjutan dan sinergi lintas batas negara, kawasan kini memiliki kerangka acuan yang jelas untuk menarik investasi publik dan swasta. Hal ini sekaligus menegaskan komitmen kolektif negara-negara anggota dalam memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang serta keberlanjutan lingkungan, menjadikan mineral kritis sebagai pilar baru pertumbuhan kawasan di era teknologi modern.