Indonesia dan 17 Negara Kecam Serangan Israel ke RS Nasser, Desak Jaminan Gencatan Senjata
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Indonesia bersama 17 negara Arab dan Islam lainnya menyampaikan kecaman tegas terhadap serangan udara Israel yang menargetkan Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, Gaza.
- Aksi militer yang terjadi pada Kamis (12/11/2026) ini menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas kesehatan vital tersebut, menewaskan setidaknya enam orang, dan melukai lebih dari 20 warga sipil lainnya.
- Kecaman ini tidak hanya ditujukan pada serangan tunggal, tetapi juga pada berlanjutnya serangan terhadap rakyat sipil yang dianggap mencederai gencatan senjata serta upaya pemulihan wilayah Palestina.
Indonesia bersama 17 negara Arab dan Islam lainnya menyampaikan kecaman tegas terhadap serangan udara Israel yang menargetkan Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, Gaza. Aksi militer yang terjadi pada Kamis (12/11/2026) ini menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas kesehatan vital tersebut, menewaskan setidaknya enam orang, dan melukai lebih dari 20 warga sipil lainnya. Peristiwa ini dinilai oleh para menteri luar negeri (menlu) sebagai bukti ketiadaan itikad baik Israel dalam menghentikan agresi militer serta melindungi nyawa warga sipil di Jalur Gaza, khususnya menjelang musim dingin yang memperburuk kondisi kemanusiaan.
Dalam pernyataan bersama yang disuarakan melalui media sosial X oleh Kementerian Luar Negeri RI, para menlu menyatakan bahwa serangan tersebut melanggar hukum humaniter internasional yang memberikan perlindungan khusus bagi fasilitas medis dan tenaga kesehatan. Kecaman ini tidak hanya ditujukan pada serangan tunggal, tetapi juga pada berlanjutnya serangan terhadap rakyat sipil yang dianggap mencederai gencatan senjata serta upaya pemulihan wilayah Palestina. Rencana komprehensif pemulihan yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terancam gagal jika kondisi keamanan dan kemanusiaan di Gaza tidak segera distabilkan.
Mendesak Implementasi Resolusi DK PBB 2803 dan Penghapusan Hambatan Bantuan
Pernyataan bersama tersebut secara spesifik mendesak Israel untuk mematuhi tuntutan komunitas internasional serta Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) guna meningkatkan akses bantuan kemanusiaan. Para menlu menegaskan bahwa Israel harus memenuhi kewajibannya berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 tahun 2025 dengan cara tidak menunda kepatuhan terhadap gencatan senjata, melindungi fasilitas medis, dan menjamin masuknya logistik esensial. Kekhawatiran utama adalah pembatasan bantuan yang berkepanjangan akan memicu risiko kematian massal di kalangan anak-anak dan balita akibat paparan suhu dingin ekstrem. Oleh karena itu, badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan harus diizinkan melaksanakan mandatnya tanpa gangguan.
Peran Strategis AS dan BoP dalam Menjaga Kredibilitas Gencatan Senjata
Para menteri luar negeri juga mendorong Amerika Serikat dan BoP untuk meningkatkan tekanan diplomasi terhadap Israel agar mematuhi komitmen mereka dan mencabut segala pembatasan bantuan. Langkah ini dianggap krusial untuk menjaga kredibilitas kesepakatan pemulihan Gaza yang telah ditandatangani. Adapun negara-negara yang menandatangani pernyataan tersebut meliputi Aljazair, Djibouti, Mesir, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Turkiye, dan Uni Emirat Arab, di samping Indonesia. Seluruh pihak menegaskan komitmen untuk bekerja sama dalam menjaga gencatan senjata dan meredakan penderitaan rakyat Palestina melalui implementasi rencana pemulihan yang konkret dan terstruktur.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

KKP Targetkan Empat Kampung Nelayan Merah Putih di Lamongan Selesai Akhir 2026, Dukung Ekonomi Pesisir

Prabowo Dukung Penuh Ambisi Timor Leste Jadi Ketua ASEAN 2029 di KTT Manila

Kemenhut: Alas Purwo Belum Pasti Layak Jadi Habitat Kedua Badak Jawa, Kajian Ilmiah Masih Diperlukan
