Kemnaker Bantah Klaim Hoaks: Dana Cadangan Pesangon Belum Wajib Disetor ke Danantara
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Indah menegaskan bahwa Kemnaker tidak pernah menyatakan akan bertindak sebagai lembaga pengelola, maupun mengonfirmasi bahwa Danantara memiliki mandat tersebut.
- Dengan demikian, segala asumsi mengenai aliran dana ke entitas mana pun masih bersifat spekulatif dan belum memiliki landasan hukum yang final.
- Aspek teknis krusial, termasuk mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, serta struktur organisasi lembaga pengelola, masih dalam tahap pembahasan.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara tegas membantah narasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha untuk menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, menyatakan bahwa klaim tersebut keliru karena pemerintah hingga saat ini belum menetapkan lembaga pengelola resmi untuk skema perlindungan tersebut.
Pernyataan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap kebingungan di kalangan pelaku usaha dan pekerja yang mengaitkan mekanisme baru dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dengan entitas investasi nasional. Indah menegaskan bahwa Kemnaker tidak pernah menyatakan akan bertindak sebagai lembaga pengelola, maupun mengonfirmasi bahwa Danantara memiliki mandat tersebut. Dengan demikian, segala asumsi mengenai aliran dana ke entitas mana pun masih bersifat spekulatif dan belum memiliki landasan hukum yang final.
Regulasi Masih Menunggu Penetapan Aturan Pelaksanaan
Menurut penjelasan Kemnaker, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon yang diamanatkan dalam Pasal 253 undang-undang tersebut masih bersifat prinsipil dan memerlukan elaborasi lebih lanjut melalui peraturan pelaksanaan. Aspek teknis krusial, termasuk mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, serta struktur organisasi lembaga pengelola, masih dalam tahap pembahasan. Proses ini dipastikan akan dimulai dengan tahap penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan utama, mulai dari asosiasi pengusaha, serikat pekerja, hingga pihak terkait lainnya di sektor ketenagakerjaan.
Komitmen Transparansi dan Kejelasan Hukum
Kemnaker menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam merumuskan aturan pelaksana untuk menyeimbangkan dua kepentingan vital: jaminan perlindungan bagi pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. "Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," ujar Indah. Sebagai imbauan, Kemnaker meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi dan hanya mengacu pada saluran resmi pemerintah untuk mendapatkan kejelasan kebijakan. Setiap perkembangan terkait penentuan lembaga pengelola baru akan diumumkan setelah melalui proses penetapan resmi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Pemerintah Jamin Nihil PHK Karyawan RAPP usai Izin Hutan Dicabut, BUMN dan BUMD Siap Tindaklanjuti

Kejagung Siapkan Jalur In Absentia untuk Riza Chalid meski Buron di Luar Negeri

Dampak IEU-CEPA: Ekspor RI ke Eropa Diproyeksi Naik 14%, PDB Tembus Rp541 Triliun
