Vonis 4 Tahun: Eks Kadis Perkim Taput Terbukti Korupsi Dana PEN Penerangan Jalan Rp4,3 Miliar
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan resmi menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Budiman Gultom , mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput).
- Vonis tersebut dijatuhkan atas keterlibatannya dalam kasus korupsi dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk proyek penerangan jalan umum senilai Rp4,3 miliar .
- Selain hukuman penjara, Budiman Gultom juga didenda sebesar Rp200 juta dengan subsider 80 hari kurungan jika denda tidak dibayarkan.
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan resmi menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Budiman Gultom, mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Vonis tersebut dijatuhkan atas keterlibatannya dalam kasus korupsi dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk proyek penerangan jalan umum senilai Rp4,3 miliar. Ketua Majelis Hakim, Cipto Hosari Parsaoran Nababan, membacakan putusan ini pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Medan, Sumatera Utara, menandai akhir dari proses hukum yang menjerat eks pejabat daerah tersebut.
Selain hukuman penjara, Budiman Gultom juga didenda sebesar Rp200 juta dengan subsider 80 hari kurungan jika denda tidak dibayarkan. Menariknya, majelis hakim tidak membebankan pembayaran uang pengganti kerugian negara kepada Budiman. Alasannya, terdakwa dinilai tidak menikmati hasil dari tindak pidana korupsi tersebut. Namun, sikapnya yang tidak mengakui perbuatannya selama persidangan menjadi pertimbangan yang memberatkan, meski statusnya sebagai terdakwa yang belum pernah dihukum dan bersikap sopan menjadi faktor meringankan.
Pilihan Dakwaan Primer dan Hukuman Berat untuk Direktur Perusahaan
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan perbuatan kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan tersebut dinilai merugikan keuangan negara serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kinata Purba dari Kejari Tapanuli Utara, yang sebelumnya menuntut pidana delapan tahun penjara dan denda Rp400 juta.
Kasus PEN Taput: William Leo Divonis 5 Tahun dan Wajib Ganti Rugi Rp1,8 Miliar
Terdakwa kedua, William Leo alias Wawa, selaku Direktur PT Global Menara Berdikari, mendapat hukuman yang lebih berat. Ia divonis lima tahun penjara serta denda Rp200 juta. William diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar, sesuai jumlah yang dinikmatinya, dengan catatan ia telah mengembalikan sekitar Rp376,8 juta. Menanggapi putusan ini, baik kedua terdakwa maupun JPU menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan apakah akan menerima atau mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan.
- Budiman Gultom: 4 tahun penjara, denda Rp200 juta, tanpa uang pengganti.
- William Leo: 5 tahun penjara, denda Rp200 juta, uang pengganti Rp1,8 miliar.
- Tuntutan JPU awal: 8 tahun penjara dan denda Rp400 juta untuk kedua terdakwa.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Dorong Industri Lokal, Genteng SNI Jatiwangi Mulai Dipakai di Rumah Subsidi Bogor

PMKRI Desak Polri Ungkap Aktor Intelektual Karhutla dan Cabut Izin Korporasi Pelanggar

132 Daerah di 26 Provinsi Beri Insentif Pembebasan BPHTB untuk Percepat Pendaftaran Tanah
