132 Daerah di 26 Provinsi Beri Insentif Pembebasan BPHTB untuk Percepat Pendaftaran Tanah

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengumumkan langkah strategis dalam percepatan legalitas lahan melalui penerapan kebijakan insentif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi kini memberikan dukungan berupa pembebasan atau pengurangan pajak tersebut bagi warganya yang mendaftarkan tanah untuk pertama kali. Kebijakan kolaboratif ini dinilai sebagai kunci utama dalam mengakselerasi target pendaftaran tanah nasional, yang telah mencapai milestone sebesar 129 juta bidang tanah hingga 2026.

Uunk Din Parunggi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, menjelaskan bahwa insentif fiskal dari pemerintah daerah ini bertujuan untuk meringankan beban administratif dan finansial masyarakat. Dengan adanya pengurangan atau bahkan pembebasan pajak perolehan tanah, masyarakat didorong untuk segera mengesahkan kepemilikan lahan mereka, sehingga kepastian hukum atas aset menjadi lebih terjamin. Langkah ini merupakan bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam optimalisasi tata kelola pertanahan nasional.

Distribusi Insentif: 90 Daerah Bebas Pajak, 42 Daerah Dapat Diskon

Dalam penerapannya, skema insentif ini terbagi menjadi dua kategori utama di antara 132 daerah yang berpartisipasi. Uunk merinci bahwa distribusinya cukup signifikan sebagai berikut:

• 90 kabupaten/kota menerapkan kebijakan pembebasan total BPHTB bagi pendaftar tanah pertama kali.
• 42 kabupaten/kota memberikan kebijakan pengurangan (diskon) nilai BPHTB untuk memitigasi biaya perolehan.

Pembebasan dan pengurangan pajak ini menjadi instrumen utama untuk meningkatkan partisipasi publik dalam program pendaftaran tanah, mengingat BPHTB merupakan pajak yang menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Mekanisme Pembayaran dan Harapan Kolaborasi Jangka Panjang

Sebagai pajak daerah, pembayaran BPHTB tetap dilakukan langsung kepada pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah, atau melalui kanal pembayaran pajak daerah yang telah ditetapkan secara spesifik oleh masing-masing wilayah. Meskipun terdapat insentif, prosedur administratif di tingkat daerah tetap berlaku untuk memastikan transparansi penerimaan. Kementerian ATR/BPN mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang telah mengadopsi kebijakan ini sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional.

Uunk menegaskan bahwa kolaborasi ini diharapkan dapat terus diperkuat di masa depan untuk menjangkau cakupan masyarakat yang lebih luas. "Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya," ujar Uunk. Peningkatan jumlah bidang tanah terdaftar tidak hanya sekadar angka statistik, tetapi merupakan fondasi penting bagi stabilitas hukum pertanahan, pencegahan sengketa, dan potensi peningkatan nilai ekonomi masyarakat di Indonesia.