Rano Karno: Partisipasi Warga Pilah Sampah Capai 37 Persen, Jakarta Butuh Transformasi Sistem

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah pada periode Juni hingga Oktober 2026 telah mencapai angka 37 persen. Capaian ini diumumkan dalam kegiatan Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 bertema “Merawat Pertiwi” yang digelar di Gallery Emiria Soenassa, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, pada Sabtu (14/11/2026). Rano menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan semata-mata prestasi pejabat daerah, melainkan hasil dari kesadaran kolektif warga Jakarta yang mulai sadar pentingnya memilah dan mengolah sampah secara mandiri.

Menurut Rano, capaian 37 persen merupakan perkembangan positif, meskipun mengubah kebiasaan masyarakat membutuhkan konsistensi dan keterlibatan berbagai pihak. Ia menekankan bahwa besarnya volume sampah di ibu kota menuntut perubahan pola pengelolaan yang fundamental. "Tidak ada kehebatan gubernur maupun wakil gubernur. Yang hebat adalah ketika masyarakat Jakarta sadar untuk memilah dan mengolah sampah," tegas Rano dalam keterangan resminya.

Transformasi dari 'Hukum Angkut Buang' ke Pengelolaan Berbasis Sumber

Jakarta menghasilkan potensi timbulan sampah sekitar 9.000 ton setiap hari, dengan sekitar 5.500 ton di antaranya dikirim ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk meninggalkan model lama yang hanya berfokus pada pengangkutan dan pembuangan. "Kalau dulu, hukum, angkut, buang. Sekarang, tidak bisa lagi. Kita harus lakukan kurangi, pilah, olah dari sumbernya," ujar Rano. Oleh karena itu, Pemprov DKI mendorong langkah sederhana bagi warga, yaitu memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik seperti sisa makanan dan sayuran dapat diolah menjadi kompos menggunakan metode sederhana, salah satunya melalui teknologi Takakura.

Penguatan Kebijakan dan Ekosistem Ekonomi Sirkular

Untuk memperkuat gerakan pengelolaan sampah dari hulu, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 pada 22 Juni 2026. Kebijakan ini menjadi landasan hukum untuk terus mendorong partisipasi masyarakat. Selain pengomposan, pemerintah juga membuka peluang ekonomi sirkular melalui budidaya maggot atau larva lalat tentara hitam (BSF) yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak bernilai ekonomi. Saat ini, ekosistem pengelolaan sampah di Jakarta didukung oleh jaringan yang luas, meliputi:

• 2.238 bank sampah yang tersebar di berbagai wilayah.
• 481 Sekolah Adiwiyata yang aktif dalam edukasi lingkungan.
• 499 Kampung Proklim sebagai unit pengelolaan sampah berbasis komunitas.
• 387 Satuan Karya Pramuka Kalpataru yang turut mendukung gerakan konservasi.

Rano menutup pernyataannya dengan ajakan kolaborasi, menyatakan bahwa persoalan sampah adalah tanggung jawab bersama. "Tidak ada cara lain sekarang. Kita harus bekerja sama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendukung berbagai upaya dan gagasan untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik," tuturnya.