Perhutani Garut Sisir Lokasi Tambang Emas Ilegal di Pamulihan dan Pakenjeng
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Hasil pemeriksaan di lapangan hasil mengidentifikasi dua titik krusial yang diduga pernah menjadi lokasi aktivitas penambangan.
- Dalam penyisiran tersebut, petugas menemukan jejak fisik berupa lubang galian serta sejumlah sarana dan prasarana pendukung penambangan yang ditinggalkan.
- Kewenangan pengelolaan kawasan ini telah beralih dari Perhutani KPH Garut kepada pemegang surat keputusan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dari Kementerian Kehutanan.
Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Garut melakukan pengecekan dan penyisiran intensif terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah Kecamatan Pamulihan dan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Aksi penegakan hukum ini dilaksanakan oleh unit Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) KPH Garut pada Senin (2/11/2026) sebagai respons cepat atas informasi masyarakat mengenai dugaan pelanggaran hukum di kawasan hutan negara.
Hasil pemeriksaan di lapangan hasil mengidentifikasi dua titik krusial yang diduga pernah menjadi lokasi aktivitas penambangan. Titik pertama berada di petak 131 Blok Kombongan yang berbatasan antara Desa Pakenjeng dengan Jatiwangi, sementara titik kedua berada di luar kawasan hutan tepatnya di wilayah Desa Garumukti, Kecamatan Pamulihan. Dalam penyisiran tersebut, petugas menemukan jejak fisik berupa lubang galian serta sejumlah sarana dan prasarana pendukung penambangan yang ditinggalkan.
Kewenangan Beralih ke Perhutanan Sosial KHDPK
Handryatna, Kepala Sub Seksi Hukum, Kepatuhan, Agraria dan Komunikasi Perusahaan Perhutani, menjelaskan bahwa lokasi di dalam kawasan hutan tersebut kini masuk dalam area Perhutanan Sosial atau Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Kewenangan pengelolaan kawasan ini telah beralih dari Perhutani KPH Garut kepada pemegang surat keputusan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dari Kementerian Kehutanan. Perubahan status hukum ini mengacu pada SK Kementerian Kehutanan Nomor 148 dan 149 Tahun 2025 yang kemudian diperbarui melalui SK Nomor 614 dan 615 Tahun 2026. Secara spesifik, area tersebut termasuk dalam wilayah Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Sanghyang Taraje seluas kurang lebih 768 hektare di Desa Pakenjeng, berdasarkan SK Nomor 8782/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023. RUPTL 2025-2034
Koordinasi Lintas Sektor dan Penegakan Hukum
Handryatna menegaskan bahwa setiap bentuk pemanfaatan kawasan hutan, baik di wilayah kelola Perhutani maupun areal KHDPK, wajib mengikuti ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku. Aktivitas penambangan tanpa izin dinilai tidak dapat dibenarkan karena berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi ekologis hutan, serta bertentangan dengan prinsip pengelolaan hutan lestari. Sebagai tindak lanjut, Perhutani KPH Garut terus berkoordinasi dengan Forkopimcam Pakenjeng dan Pamulihan, Cabang Dinas Kehutanan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan penanganan sesuai kewenangan masing-masing. Sebagai langkah pencegahan, papan larangan penambangan telah dipasang di lokasi tersebut, disertai ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan dan menghindari aktivitas yang melanggar ketentuan hukum. PLN dan Norwegia KemenESDM
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

KONI Targetkan Pencak Silat Tembus Olimpiade, Dorong Diplomasi Internasional dan Pembinaan Atlet

Kementerian ATR/BPN Gerak Cepat Siapkan Personel untuk Akselerasi Operasional BRAN

Estonia Tawarkan Transfer Teknologi E-Government, Janjikan Efisiensi Layanan Publik Indonesia
