Kementerian ATR/BPN Gerak Cepat Siapkan Personel untuk Akselerasi Operasional BRAN
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengambil langkah strategis dalam memperkuat tata kelola reforma agraria melalui sinergi lintas kementerian.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara resmi menyiapkan sejumlah personel untuk mendukung kesiapan operasional Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) .
- Lembaga baru di bawah koordinasi pemerintah pusat ini baru disahkan pada 1 Oktober 2026 , dan kini tengah memasuki fase krusial pembentukan fondasi kelembagaan.
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengambil langkah strategis dalam memperkuat tata kelola reforma agraria melalui sinergi lintas kementerian. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara resmi menyiapkan sejumlah personel untuk mendukung kesiapan operasional Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Lembaga baru di bawah koordinasi pemerintah pusat ini baru disahkan pada 1 Oktober 2026, dan kini tengah memasuki fase krusial pembentukan fondasi kelembagaan.
Latar belakang penugasan personel ini bertujuan memastikan BRAN memiliki kapasitas penuh untuk mulai beroperasi secara efektif pada tahun 2027. Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa dukungan ini adalah bentuk komitmen kementerian dalam menyiapkan kebutuhan mendasar agar roda organisasi dapat berputar. "Rencananya, tahun ini persiapan BRAN sudah mulai dilakukan sehingga pada 2027 aktivitasnya dapat berjalan. Karena itu, kami membahas sejumlah kebutuhan mendasar, mulai dari sumber daya manusia, anggaran, hingga infrastruktur dan kelengkapan kantor," ujar Dalu di Kementerian ATR/BPN Jakarta, Rabu (18/11).
Fokus Dukungan SDM, Anggaran, dan Infrastruktur
Dalam proses transisi menuju operasional penuh, ATR/BPN memberikan perhatian khusus pada tiga pilar utama penunjang organisasi. Hal ini mencakup aspek sumber daya manusia yang kompeten, penguatan struktur kelembagaan, serta substansi tugas yang akan dijalankan BRAN di masa depan. Selain penguatan internal, ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait lainnya untuk memastikan seluruh kebutuhan logistik dan administratif terpenuhi. Kebutuhan infrastruktur dan perlengkapan kantor, yang menjadi ujung tombak kesiapan fisik, akan ditindaklanjuti melalui koordinasi sumber daya secara kolektif. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap elemen fisik dan non-fisik organisasi tersusun rapi sebelum BRAN mulai bekerja di lapangan.
Harapan Sinergi Antar-Lembaga untuk Efisiensi
Dalu Darmawan menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas antarpihak terkait guna menghindari tumpang tindih tugas. "Kami sepakat untuk saling mengisi dan membantu. Harapannya, pembagian peran dan dukungan antarpihak ini dapat membuat seluruh kebutuhan BRAN dipersiapkan dengan baik," lanjutnya. Melalui kolaborasi ini, ATR/BPN berharap BRAN dapat segera berdiri sebagai entitas yang solid dan siap menjawab tantangan reforma agraria di Indonesia. Koordinasi yang intensif ini menjadi kunci agar target operasional tahun 2027 dapat tercapai tanpa hambatan birokrasi yang berarti.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Estonia Tawarkan Transfer Teknologi E-Government, Janjikan Efisiensi Layanan Publik Indonesia

Kemenperin Gempur Pasar Halal Global $3,56 Triliun Lewat Lima Klaster Industri Strategis

TNI AU Perkuat Kompetensi Pilot Melalui Kerjasama Strategis dengan Militer Australia
