KemenESDM Catat Lonjakan Aduan 57 Persen, Rata-Rata Penyelesaian Percepatan Jadi 3,7 Hari
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM) mencatatkan lonjakan signifikan dalam layanan informasi dan pengaduan masyarakat sebesar 57 persen sepanjang triwulan III 2026.
- Tidak hanya volume, efisiensi waktu penyelesaian juga meningkat drastis, dengan rata-rata waktu tuntas yang dipersingkat dari 4,6 hari menjadi 3,7 hari .
- Transformasi Ekosistem Digital dan Partisipasi Publik Untuk mewujudkan transparansi yang maksimal, KemenESDM telah merestrukturisasi ekosistem komunikasinya melalui berbagai kanal digital yang terintegrasi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM) mencatatkan lonjakan signifikan dalam layanan informasi dan pengaduan masyarakat sebesar 57 persen sepanjang triwulan III 2026. Peningkatan ini terjadi seiring penguatan komitmen keterbukaan informasi publik, di mana jumlah tiket yang masuk ke Contact Center ESDM 136 melonjak dari 5.785 tiket pada triwulan I menjadi 9.068 tiket pada triwulan III. Tidak hanya volume, efisiensi waktu penyelesaian juga meningkat drastis, dengan rata-rata waktu tuntas yang dipersingkat dari 4,6 hari menjadi 3,7 hari.
Capaian tersebut diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot dalam forum Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat di Jakarta, Selasa (12/11). Dalam paparannya, Yuliot menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik dan menjadi bagian integral dari proses perumusan kebijakan strategis negara.
Transformasi Ekosistem Digital dan Partisipasi Publik
Untuk mewujudkan transparansi yang maksimal, KemenESDM telah merestrukturisasi ekosistem komunikasinya melalui berbagai kanal digital yang terintegrasi. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa informasi tidak hanya tersedia, tetapi juga memberikan nilai tambah dan membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat. Beberapa kanal utama yang dikembangkan meliputi:
- Contact Center ESDM 136 dan SP4N-LAPOR! sebagai pintu utama penanganan aduan cepat.
- PPID Online dan situs web resmi untuk akses data terbuka.
- Podcast Bukan Abuleke yang mengulas isu strategis sektor energi secara edukatif.
- Aplikasi GeoRIMA, yang menyediakan akses data sumber daya geologi bagi akademisi dan calon investor.
Yuliot mencontohkan keberhasilan pendekatan ini dalam penanganan isu pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pemerintah merespons keresahan warga dengan menghentikan sementara operasi untuk evaluasi, menurunkan Inspektur Tambang untuk verifikasi lapangan, serta melakukan dialog langsung sebelum mengambil keputusan final, sehingga menunjukkan responsivitas yang tinggi terhadap aspirasi publik.
Peningkatan Indeks Kepuasan dan Predikat Informatif
Perluasan akses layanan digital dan standar pelayanan yang inklusif berdampak positif pada kepuasan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) KemenESDM pada semester I 2026 melonjak menjadi 91,5 dengan kategori Sangat Baik, naik dari 84,2 pada semester II 2025. Komitmen terhadap kesetaraan akses juga ditegaskan dengan penyediaan layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas, memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses informasi.
Hasil dari pembenahan menyeluruh ini membuat KemenESDM berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif. Nilai Monitoring dan Evaluasi (Monev) mereka meningkat dari 95,42 pada tahun 2024 menjadi 96,05 pada tahun 2025. Keberhasilan ini menandai era baru di mana masyarakat dapat menjangkau data sektor energi dengan lebih mudah, sekaligus memiliki saluran yang terbuka dan responsif untuk menyampaikan masukan langsung terhadap kebijakan pemerintah.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Gempa Magnitudo 7,1 Guncang Maluku Tenggara, Warga Panik namun Situasi Kini Kondusif

Pembukaan Perdagangan Selasa, IHSG Terjun 0,21 Persen ke Level 5.309,86

Kapolda NTT Tebas Integritas: Kasus Kekerasan Seksual Bupati Kupang Dijamin Bebas Intervensi
