Menkomdigi Meutya Hafid: Kedaulatan Informasi Nasional Harus Tetap di Tangan Jurnalis, Bukan Algoritma Global

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa kendali atas ruang redaksi media nasional tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada algoritma platform digital global. Pernyataan tegas ini disampaikan di tengah meningkatnya dominasi perusahaan teknologi asing dalam menentukan pola persebaran dan konsumsi informasi masyarakat Indonesia. Meutya menekankan pentingnya manusia, khususnya jurnalis dan editor, sebagai penentu utama mana berita yang membawa kebaikan dan mana yang justru membawa mudarat, bukan sekadar mengikuti logika keuntungan bisnis korporasi teknologi.

Penekanan ini disampaikan Meutya pada acara peluncuran Media Swara Indonesia Raya di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Menurutnya, algoritma yang dimiliki oleh perusahaan teknologi global memiliki kecenderungan mengabaikan nilai-nilai etika jurnalistik serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, penentuan konten berita harus tetap berada di tangan profesional media yang mampu mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan publik secara komprehensif.

Tantangan Algoritma dan Peran Kritis Jurnalis di Era Digital

Meutya mengingatkan bahwa kecerdasan artifisial (AI) atau akal imitasi belum mampu sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam menilai kualitas dan dampak informasi. Data menunjukkan bahwa sekitar 64 persen masyarakat kini memperoleh informasi melalui platform media sosial, sebuah kondisi yang memberikan tekanan signifikan terhadap industri media massa nasional. Meskipun ruang redaksi konvensional mungkin mengalami penyusutan dibandingkan satu dekade lalu, Meutya menegaskan bahwa mempertahankan independensi redaksi tetap menjadi hal yang krusial untuk melawan dominasi algoritma yang masif.

Regulasi Ketat untuk Melindungi Ekosistem Media Nasional

Untuk menjaga keseimbangan ekosistem informasi, pemerintah Indonesia berkomitmen mempertahankan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Meutya mengungkapkan bahwa pemerintah tetap menegakkan aturan ini meskipun menghadapi tekanan dan penolakan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan teknologi besar dunia. Selain itu, pembahasan undang-undang mengenai hak media massa juga terus digulirkan di DPR untuk melindungi kepentingan jurnalistik nasional. Meutya menutup pembahasannya dengan menyerukan pentingnya memilih algoritma yang sesuai dengan kultur, hukum, dan kebutuhan masyarakat Indonesia demi tercapainya kedaulatan informasi yang sejati.