Menaker Yassierli Tegaskan BSU Kuartal IV 2026 Masih dalam Proses Administratif di Kemenkeu

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk kuartal IV tahun 2026 saat ini masih berada dalam tahap peninjauan administratif di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli saat ditemui di Bandung pada Sabtu, guna meredam spekulasi publik dan mencegah masyarakat menjadi korban penipuan yang marak beredar di tengah ketidakpastian jadwal cairnya bantuan tersebut.

"BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja," kata Yassierli. Karena statusnya masih dalam proses, ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada satu pun BSU yang disalurkan. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk bersabar dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan pencairan subsidi upah.

Imbauan Waspada Penipuan dan Kanal Informasi Resmi

Dalam upaya memvalidasi informasi, Yassierli menekankan bahwa sumber data yang dapat dipercaya hanyalah kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan. "Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya, dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan," tegasnya. Penekanan ini menjadi krusial mengingat maraknya modus penipuan digital yang memanfaatkan kekhawatiran pekerja terhadap bantuan negara.

Konteks Kebijakan dan Target 13,3 Juta Pekerja

Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan BSU untuk periode Oktober hingga Desember 2026 dengan total nilai Rp900 ribu per pekerja. Rencana ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pasca rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada 30 September 2026. Pemerintah menargetkan bantuan ini diterima oleh sekitar 13,3 juta pekerja dengan alokasi anggaran hampir Rp12 triliun. Penyaluran dilakukan sekaligus sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, yang diharapkan dilakukan melalui transfer ke rekening bank penerima.

Penyaluran ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai program rekening gratis bagi 25,16 juta warga berusia 17 tahun ke atas dari kelompok ekonomi desil 1-4. Aturan teknis penyaluran diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, yang menetapkan syarat penerima sebagai berikut:

• Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) valid.
• Partisipasi aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
• Menerima upah maksimal Rp3,5 juta per bulan, atau mengikuti Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat jika UMK di atas angka tersebut (dibulatkan ke atas ke ratusan ribu rupiah penuh).
• Bagi daerah tanpa UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan serupa.