Golkar Sebut Delapan Nama, dari Puan hingga Bahlil, Masuk Bursa Wapres Pengganti Gibran
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Partai Golkar secara resmi mengungkapkan delapan nama tokoh yang berpotensi menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka .
- Doli menyatakan bahwa kelima nama utama tersebut berasal dari lingkup politik dan pemerintahan yang matang.
- Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa figur-figur ini memiliki rekam jejak panjang dan pengaruh signifikan dalam konstelasi politik nasional saat ini.
Partai Golkar secara resmi mengungkapkan delapan nama tokoh yang berpotensi menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Daftar ini, yang diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, mencakup figur dari partai koalisi hingga non-koalisi, menunjukkan peta politik yang kompleks menjelang usulan resmi oleh Presiden Prabowo Subianto ke MPR RI.
Doli menyatakan bahwa kelima nama utama tersebut berasal dari lingkup politik dan pemerintahan yang matang. Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa figur-figur ini memiliki rekam jejak panjang dan pengaruh signifikan dalam konstelasi politik nasional saat ini.
Delapan Nama Kunci dan Dinamika Koalisi
Delapan nama yang masuk dalam radar pertimbangan ini berasal dari berbagai parlemen. Dua figur utama berasal dari partai besar, yaitu Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadahlia dan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Dari Partai Gerindra, tiga nama menonjol: Ketua Harian DPP sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal sekaligus Menko PMK Sugiono, serta Ketua MPR Ahmad Muzani. Sementara itu, tiga nama lain berasal dari partai pendukung, yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Demokrat AH Harimurti Yudhoyono. Meskipun AHY tercatat dalam daftar, ia telah menyatakan tidak akan mengusulkan nama cawapres ke Presiden.
Wewenang Presiden dan Jadwal Sidang Paripurna
Menurut Doli, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan pemilihan wakil presiden kepada Presiden, yang dapat memilih dari unsur koalisi maupun di luar partai politik. Ahmad Muzani menegaskan bahwa dasar hukum mengamanatkan Presiden mengusulkan dua nama ke MPR, tanpa batasan afiliasi koalisi. Dua nama tersebut dijadwalkan disampaikan ke MPR dua minggu sebelum paripurna pemilihan yang direncanakan pada 2 Desember, dengan proses awal pada 18 November.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Gibran Mundur dari Jabatan Wapres: Daftar Fasilitas & Pensiun yang Masih Dijamin Undang-Undang

Gus Ipul Duetkan Peran Guru Sekolah Rakyat: Pendidik sekaligus Pemulih Anak Miskin Ekstrem

Wamenhaj: Persatuan Adalah DNA Utama Indonesia Hadapi Dinamika Global
