Gibran Mundur dari Jabatan Wapres: Daftar Fasilitas & Pensiun yang Masih Dijamin Undang-Undang

Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari kursi Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026). Langkah politiknya ini memunculkan diskusi publik mengenai hak-hak finansial dan fasilitas negara yang tetap melekat padanya sebagai mantan orang nomor dua di Indonesia. Berdasarkan regulasi yang berlaku, status mundur secara hormat ini tetap menjamin diterimanya berbagai tunjangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.

Pasal 7 dari regulasi tersebut menegaskan bahwa mantan wakil presiden berhak memperoleh berbagai tunjangan di luar pensiun pokok, asalkan pemberhentian terjadi secara hormat. Hak-hak ini dirancang untuk memastikan kestabilan ekonomi dan keamanan bagi mantan pejabat negara setelah masa jabatan berakhir.

Rincian Tunjangan dan Fasilitas Hidup Sehari-hari

Secara spesifik, undang-undang menjamin beberapa komponen biaya hidup yang ditanggung negara. Fasilitas ini mencakup

• Tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun pegawai negeri sipil.
• Biaya kebutuhan rumah tangga yang meliputi penggunaan air, listrik, dan telepon.
• Penuhan biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta seluruh keluarganya.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan eks-Wapres tidak berhenti saat jabatan berakhir.

Hak Perumahan dan Kendaraan Resmi

Selain aspek finansial dan kesehatan, Pasal 8 UU yang sama mengatur mengenai fasilitas fisik. Mantan wakil presiden berhak atas rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, yang diserahkan hanya satu kali saat penyerahan rumah. Di sisi lain, mereka juga diberikan kendaraan milik negara yang dilengkapi dengan pengemudi resmi. Namun, terdapat batasan tanggung jawab di mana biaya pemeliharaan rumah setelah penyerahan menjadi tanggungan mantan wakil presiden, bukan lagi beban negara.