Gibran Serah Pengunduran Diri ke MPR: Hak Mobil Negara dan Pensiun 100% Gaji Tetap Berlaku
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).
- Langkah politik ini tidak hanya mengubah peta kekuasaan di tingkat nasional, tetapi juga membuka diskusi mengenai hak-hak administratif yang melekat pada mantan pejabat negara.
- Fasilitas tersebut bukan sekadar kemewahan, melainkan bagian dari regulasi yang menjamin kesejahteraan mantan pemimpin negara.
Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026). Langkah politik ini tidak hanya mengubah peta kekuasaan di tingkat nasional, tetapi juga membuka diskusi mengenai hak-hak administratif yang melekat pada mantan pejabat negara. Salah satu fasilitas yang menjadi sorotan utama adalah hak atas kendaraan bermotor milik negara beserta biaya pemeliharaannya, yang tetap dapat dinikmati meski Gibran telah meninggalkan kursi orang nomor dua di Indonesia.
Fasilitas tersebut bukan sekadar kemewahan, melainkan bagian dari regulasi yang menjamin kesejahteraan mantan pemimpin negara. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat tetap memiliki akses terhadap aset negara tertentu. Hal ini mencakup penyediaan rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya, serta satu unit kendaraan bermotor. Penting untuk dicatat bahwa biaya pemeliharaan mobil tersebut, termasuk gaji pengemudi, sepenuhnya ditanggung oleh negara, sementara perlengkapan rumah hanya diberikan satu kali pada saat serah terima.
Fondasi Hukum Fasilitas Kendaraan dan Pensiun
Kewajiban negara dalam menyediakan fasilitas ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 8 UU tersebut secara eksplisit mengatur hak mantan presiden dan wakil presiden atas kendaraan bermotor milik negara. Selain fasilitas fisik, mantan wakil presiden juga berhak atas pensiun pokok sebesar 100% dari gaji pokok terakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020, di mana gaji pokok tertinggi pejabat negara (selain presiden dan wapres) adalah Rp5,04 juta, maka gaji pokok wakil presiden ditetapkan empat kali lipat, yakni Rp20,16 juta per bulan. Pensiun beserta tunjangan lainnya akan mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian secara hormat.
Implikasi Status Pemberhentian dan Kekayaan Pribadi
Status "pemberhentian dengan hormat" menjadi kunci utama bagi Gibran untuk menikmati seluruh hak tersebut. Penjelasan dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 menegaskan bahwa pemberhentian dianggap hormat kecuali MPR secara tegas menetapkan sebaliknya. Oleh karena itu, keputusan MPR dalam memproses surat pengunduran diri ini akan menentukan apakah Gibran tetap berhak atas seluruh tunjangan pensiun dan fasilitas mobil negara. Di tengah sorotan publik terhadap fasilitas negara yang akan diterimanya, perhatian juga tertuju pada harta kekayaan pribadi Gibran yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), menandai transisi statusnya dari pejabat publik aktif menjadi mantan wakil presiden dengan hak-hak konstitusional yang tetap terjaga.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Sumsel Tegakkan Status Siaga Karhutla hingga Akhir 2026, BPBD Evaluasi Inovasi Antichamas

Kompolnas Beberkan Penyesalan Irjen Eko Hadi Soal Penyadapan Ilegal Presiden, Sanksi PTDH Tetap Ditetapkan

Inspirasi Seoullo 7017: Pelajaran Revitalisasi Infrastruktur untuk Pejalan Kaki Jakarta
