DPR RI Apresiasi Model Meritokrasi ASN Tangerang sebagai Percontohan Nasional
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima memberikan apresiasi tinggi terhadap tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis meritokrasi yang diterapkan oleh Pemkot Tangerang .
- Selain fokus pada internal birokrasi, Aria juga menyoroti sinergi Pemkot dengan instansi vertikal seperti ATR/BPN serta sektor pendidikan dan kesehatan.
- Koordinasi lintas sektor ini dinilai efektif mengurangi ego sektoral dan mempercepat respons pelayanan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima memberikan apresiasi tinggi terhadap tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis meritokrasi yang diterapkan oleh Pemkot Tangerang. Kunjungan kerja spesifik yang dilakukan pada Jumat tersebut menegaskan bahwa pembenahan kualitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi fondasi krusial dalam meningkatkan mutu pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Aria Bima secara spesifik menyatakan bahwa praktik pengelolaan SDM di Tangerang layak dijadikan percontohan karena dampak nyata dari proses meritokrasi tersebut terhadap peningkatan kemampuan teknis dan non-teknis pegawai. โMenurut catatan kami, yang layak menjadi percontohan adalah pengelolaan SDM melalui proses meritokrasi serta pengembangan SDM yang berdampak pada peningkatan soft skill dan hard skill dari ASN-ASN di Kota Tangerang,โ ujar Aria saat melakukan kunjungan ke kantor Pemkot Tangerang.
Evaluasi Layanan Lintas Sektor dan Integrasi Digital
Kunjungan kerja tersebut membahas evaluasi pelayanan publik yang mencakup empat aspek utama: standar pelayanan, pengaduan masyarakat, pengawasan internal, serta pembangunan Zona Integritas. Selain fokus pada internal birokrasi, Aria juga menyoroti sinergi Pemkot dengan instansi vertikal seperti ATR/BPN serta sektor pendidikan dan kesehatan. Koordinasi lintas sektor ini dinilai efektif mengurangi ego sektoral dan mempercepat respons pelayanan. Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mengintegrasikan berbagai layanan lintas instansi serta sistem digitalisasi pengaduan yang responsif menjadi sorotan utama sebagai praktik menarik untuk direplikasi daerah lain.
Komitmen Pelayanan Publik Sesuai Amanat UU 25 Tahun 2009
Wali Kota Tangerang Sachrudin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan yang mudah diakses, cepat, transparan, dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ia menekankan bahwa keberhasilan tata kelola tidak diukur dari banyaknya inovasi, melainkan dari dampak manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. โUntuk itu diperlukan sinergi dengan DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar pelayanan semakin responsif dan berkualitas,โ tutur Sachrudin, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi multi-pihak dalam mengoptimalkan tata kelola pemerintahan modern.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Menaker Yassierli Bantah Hoaks: Dana Cadangan Pesangon Belum Wajib Disetor ke Danantara

Dasco Klaim Ijazah Anggota DPR Terbuka di KPU, Respons Petisi Viral Verifikasi Akademik Anggota Parlemen

Revolusi Arsip Baznas: Mendorong Transparansi dan Mitigasi Risiko Hukum Pengelolaan Zakat
