Menaker Yassierli Bantah Hoaks: Dana Cadangan Pesangon Belum Wajib Disetor ke Danantara
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026), Yassierli menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar karena peraturan turunan yang mengatur detail mekanisme penyetoran tersebut masih dalam tahap persiapan.
- Menaker menjelaskan bahwa ketentuan mengenai dana cadangan pesangon memang telah tertuang dalam Undang-Undang No.
- 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli secara tegas membantah beredarnya informasi keliru di media sosial yang menyatakan bahwa pengusaha kini diwajibkan menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026), Yassierli menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar karena peraturan turunan yang mengatur detail mekanisme penyetoran tersebut masih dalam tahap persiapan.
Menaker menjelaskan bahwa ketentuan mengenai dana cadangan pesangon memang telah tertuang dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, implementasi teknisnya memerlukan aturan pelaksana yang lebih rinci. "Sampai saat ini... detilnya harus dibuat peraturan turunan, dan kita belum sampai ke sana," ujar Yassierli. Ia meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi setelah seluruh tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan aturan selesai dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Keseimbangan Kepentingan dan Kepastian Hukum bagi Buruh
Yassierli menekankan bahwa semangat penyusunan undang-undang ini, yang dilakukan bersama DPR RI, adalah untuk menciptakan keseimbangan. Pemerintah tidak ingin membebani perusahaan secara berlebihan, namun di sisi lain, negara harus memberikan kepastian hukum dan jaminan sosial bagi pekerja. "Semangatnya... adalah ingin memberikan kepastian kepada teman-teman buruh, ketika nanti mereka di PHK, sudah ada cadangan dana yang memang dialokasikan untuk pesangon," kata Yassierli. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja tanpa mengorbankan iklim investasi dan keberlanjutan usaha.
Proses Panjang dengan Partisipasi Bermakna Semua Pihak
Terkait pertanyaan mengenai kemungkinan pembentukan lembaga baru untuk mengelola dana tersebut, Menaker menyatakan bahwa hal itu masih dalam tahap kajian mendalam. Proses penyusunan aturan turunan ini dipastikan akan memakan waktu karena melibatkan partisipasi bermakna (meaningful participation) dari berbagai pemangku kepentingan.
- Dunia usaha dan pelaku industri
- Serikat pekerja dan buruh
- DPR RI
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Arah langsung dari Presiden Prabowo Subianto
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kemendes Dorong Festival YouTuber Desa 2027: Strategi Jitu Promosikan 75 Ribu Desa Wisata Lewat Kreator Digital

Antisipasi Lonjakan Permintaan Akhir Tahun, Pertamina Naikkan Pasokan BBM Riau 3,98 Persen

Yassierli Jelaskan Potensi Keterlambatan Gaji Peserta MagangHub Januari 2027
