Dasco Klaim Ijazah Anggota DPR Terbuka di KPU, Respons Petisi Viral Verifikasi Akademik Anggota Parlemen
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad , memberikan klarifikasi tegas terkait desakan publik untuk memverifikasi keabsahan ijazah seluruh anggota dewan.
- Dasco menegaskan bahwa dokumen syarat pendidikan para legislator sebenarnya telah tersedia secara terbuka di laman Komisi Pemilihan Umum (KPU) , sehingga publik dapat memeriksa data tersebut dengan mudah.
- Masalah ini menjadi sorotan setelah inisiatif petisi di platform change.org yang diinisiasi oleh Farida Octavia berhasil mengumpulkan tanda tangan signifikan.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan klarifikasi tegas terkait desakan publik untuk memverifikasi keabsahan ijazah seluruh anggota dewan. Pernyataan ini muncul sebagai respons langsung atas viralnya petisi daring yang mendesak transparansi pendidikan legislator, terutama setelah pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming akibat polemik ijazah SMA. Dasco menegaskan bahwa dokumen syarat pendidikan para legislator sebenarnya telah tersedia secara terbuka di laman Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga publik dapat memeriksa data tersebut dengan mudah.
Masalah ini menjadi sorotan setelah inisiatif petisi di platform change.org yang diinisiasi oleh Farida Octavia berhasil mengumpulkan tanda tangan signifikan. Per pukul 12.06 WIB pada hari berita ini ditayangkan, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 21.600 orang. Farida dalam petisinya menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sedang berada di titik krusial. Ia mendesak pimpinan DPR untuk membuka rekam jejak akademik secara transparan, mulai dari jenjang menengah hingga tinggi, serta meminta KPU dan kementerian terkait untuk memfasilitasi audit independen guna memastikan tidak ada praktik pemalsuan ijazah.
Klarifikasi Dasco: Data Pendidikan Legisator Akuntabel di KPU
Menurut Dasco, mekanisme verifikasi sudah tertanam dalam sistem pencalonan legislatif. Ia menjelaskan bahwa saat calon legislatif (caleg) mengikuti proses pemilihan, seluruh data persyaratan mereka, termasuk kualifikasi pendidikan, diunggah dan dipublikasikan oleh KPU. "Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua," ujar Dasco di kompleks parlemen. Argumen ini mengimplikasikan bahwa tanggung jawab verifikasi awal seharusnya sudah terlaksana secara institusional oleh penyelenggara pemilu, bukan sekadar menjadi beban baru bagi dewan.
Parlemen Percepat Pembahasan RUU Penyadapan untuk Serap Aspirasi Publik
Di sisi lain, Dasco juga menyinggung proses legislasi yang sedang berjalan, khususnya terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Ia mengungkapkan bahwa DPR telah mengundang para ahli hukum dan akademisi untuk menyampaikan masukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difasilitasi oleh Komisi III DPR. Langkah ini diambil karena Ketua Komisi III, Habiburokhman, sebelumnya menyuarakan bahwa konstitusi saat ini belum mengatur secara jelas mekanisme serta batasan wewenang penyadapan. Dasco menyatakan akan terus melakukan pengawasan terhadap Komisi III selama proses pembahasan berlangsung guna memastikan RUU tersebut memperkaya regulasi teknis yang dibutuhkan negara. Pembahasan ini dianggap penting untuk menjawab kekosongan hukum terkait privasi dan keamanan nasional yang menjadi perhatian publik.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kemendes Dorong Festival YouTuber Desa 2027: Strategi Jitu Promosikan 75 Ribu Desa Wisata Lewat Kreator Digital

Antisipasi Lonjakan Permintaan Akhir Tahun, Pertamina Naikkan Pasokan BBM Riau 3,98 Persen

Yassierli Jelaskan Potensi Keterlambatan Gaji Peserta MagangHub Januari 2027
