Wamenkeu Dradjad: Pasar Modal Kini Berperan sebagai Tabungan Rakyat, Pemerintah Perkuat Reformasi Tiga Pilar
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Dradjad menekankan bahwa pasar modal tidak lagi sekadar menjadi instrumen penggalangan dana bagi korporasi, melainkan telah bertransformasi menjadi sarana penyimpanan aset utama bagi rakyat Indonesia.
- "Mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari negara," ujar Dradjad.
- Fluktuasi bursa kini berdampak langsung terhadap nilai kekayaan masyarakat, sehingga negara berkepentingan melakukan upaya maksimal untuk menjaga kestabilan nilai aset tersebut.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat reformasi pasar modal nasional guna menjaga kepercayaan investor serta melindungi aset masyarakat yang terakumulasi di bursa saham. Pernyataan strategis ini disampaikan dalam pertemuan konsultatif di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026), yang dihadiri oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dradjad menekankan bahwa pasar modal tidak lagi sekadar menjadi instrumen penggalangan dana bagi korporasi, melainkan telah bertransformasi menjadi sarana penyimpanan aset utama bagi rakyat Indonesia.
"Mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari negara," ujar Dradjad. Fluktuasi bursa kini berdampak langsung terhadap nilai kekayaan masyarakat, sehingga negara berkepentingan melakukan upaya maksimal untuk menjaga kestabilan nilai aset tersebut. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk mengonsolidasikan sinergi antar-lembaga regulasi dan pelaku industri guna memastikan kredibilitas dan transparansi pasar modal tetap terjaga di tengah dinamika global.
Tiga Pilar Strategis Reformasi: Tata Kelola, Penegakan Aturan, dan Literasi
Dalam forum tersebut, pemerintah mengidentifikasi tiga aspek utama dalam peta jalan reformasi pasar modal. Pertama, peningkatan nilai perusahaan (corporate value) melalui penguatan tata kelola emiten dan optimalisasi efisiensi modal (capital efficiency). Pemerintah secara eksplisit mengacu pada praktik reformasi tata kelola perusahaan di Jepang dan Korea Selatan sebagai benchmark. Kedua, penguatan penegakan aturan (enforcement) agar tindak lanjut atas keputusan regulasi dan penanganan masalah pasar berjalan lebih cepat dan efektif. Ketiga, peningkatan edukasi dan literasi pasar modal secara masif. Terkait kebijakan ekonomi riil, pemerintah juga menghimpun masukan mengenai insentif perpajakan, bea masuk, dan pengembangan energi hijau untuk mendukung kelangsungan emiten.
Invitasi bagi Investor Asing dan Dukungan Kebijakan Komprehensif
Guna memperluas basis investor, pemerintah secara terbuka mengundang investor asing untuk menyampaikan kendala yang dihadapi dalam berinvestasi di Indonesia. Masukan tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi erat dengan OJK, BEI, dan kementerian terkait guna membentuk ekosistem investasi yang ramah. "Kami sudah melihat pasar modal ini sebagai sarana tabungan bagi rakyat kita," tegas Dradjad. Dengan pendekatan holistik yang mencakup regulasi, pengawasan, dan dukungan sektor riil, pemerintah berharap pasar modal Indonesia mampu memberikan perlindungan menyeluruh, sekaligus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Mengurai Nuansa Yoga dan Pilates: Panduan Memilih Latihan yang Tepat bagi Kebugaran Modern

Puncak Karier: Harry Kane Raih Ballon d'Or 2026, Tembus Rekor Pemain Inggris Setelah 25 Tahun

Realisasi Belanja APBN 2026 Tembus Rp2.997 T, Kemenkeu Gas Serap Dana di Dua Bulan Terakhir
