Realisasi Belanja APBN 2026 Tembus Rp2.997 T, Kemenkeu Gas Serap Dana di Dua Bulan Terakhir

Minsteri Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp2.997,2 triliun, atau setara 78% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun. Dalam paparannya pada edisi APBN KiTa November 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pemerintah tengah mengakselerasi penyerapan anggaran pada dua bulan terakhir tahun ini untuk mengejar target penyelesaian belanja prioritas.

Komposisi belanja negara tersebut didominasi oleh belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.343,6 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp653,6 triliun. Dari sisi belanja pemerintah pusat, realisasi itu telah mencapai sekitar 74,4% dari pagu Rp3.149,7 triliun. Secara keseluruhan, pemerintah masih menyisakan kewajiban untuk merealisasikan belanja negara sekitar Rp945,2 triliun pada periode November-Desember 2026 agar target fiskal tercapai.

Gas Serap Anggaran: MBG dan Bansos Jadi Pilar Percepatan

Berdasarkan jenis belanjanya, realisasi belanja barang pemerintah hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp543,3 triliun. Angka ini mencakup realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah mencapai Rp169,6 triliun, serta belanja pegawai sebesar Rp320,4 triliun yang meliputi pembayaran gaji guru non-pegawai negeri sipil (non-PNS). Selain itu, pemerintah juga menyalurkan belanja bantuan sosial (bansos) reguler seperti bantuan pangan nontunai untuk menjaga daya beli masyarakat. Suahasil menekankan bahwa percepatan belanja ini bertujuan agar manfaat program segera dirasakan oleh masyarakat, namun tetap diiringi oleh prinsip efisiensi anggaran.

Defisit 1,47% PDB, Keseimbangan Primer Positif

Secara tahunan, belanja negara hingga Oktober 2026 tumbuh 15,6%, sementara pendapatan negara mencapai Rp2.618 triliun atau tumbuh 23,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan realisasi tersebut, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp379,3 triliun atau setara 1,47% terhadap produk domestik bruto (PDB). Di tengah tantangan defisit ini, pemerintah berhasil mencatatkan keseimbangan primer positif sebesar Rp114,8 triliun. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan fiskal tersebut hingga akhir tahun berjalan.